TOPIKSULTRA.COM, KENDARI — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) pelaksanaan anggaran 2025.
Penyerahan LHP Laporan Keuangan Provinsi Sultra menjadi agenda pokok pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sultra Laode Tariala.
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK RI, Dr. Hery Subowo, S1.E., MPM.,
CIA, CA, CSFA, CPA, CFE, CFrA, Ak., IIAP, CGAE, CHFI, ACPA, ERMCP, GRCA, menyerahkan LHP kepada Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dalam forum paripurna DPRD setempat.
Turut hadir Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dadek Nadenmar, Forkopimda serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“BPK merekomendasikan beberapa obyek pemeriksaan untuk mendapatkan perhatian kurun waktu 60 hari,” katanya.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyambut baik penilaian dengan predikat WTP dari BPK.
“Saya harapkan jajaran Pemprov Sultra, khususnya OPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK,” kata Andi.
Ketua DPRD Sultra Laode Tariala mengatakan pemeriksaan BPK bukan bermaksud mencari-cari kesalahan tetapi peta jalan menuju pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik.
“Kolaborasi sesuai kedudukan dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tujuan bersama,” kata Tariala. (red)
Comment