TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Tanggapan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridwan Badallah, terhadap kritik Wakil Bupati Kolaka Utara yang disampaikan melalui platform TikTok menjadi perhatian publik.
Respons tersebut menimbulkan beragam pandangan. Sorotan muncul bukan semata karena penggunaan media sosial oleh pejabat publik, melainkan pada substansi dan gaya komunikasi yang dinilai perlu mencerminkan etika serta tanggung jawab institusi, sekaligus menjaga marwah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Salah satu Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara sekaligus Ketua DPD II Tani Merdeka Indonesia (TMI), Andi Baso Mappanggile, S.H., M.H., M.Kn., menyampaikan bahwa kritik yang disampaikan oleh seorang wakil bupati merupakan bagian dari dinamika komunikasi antarpenyelenggara pemerintahan. Menurutnya, kritik tersebut lahir dari tanggung jawab jabatan serta kepedulian terhadap pembangunan daerah.
“Kritik sebaiknya dijawab dengan argumentasi yang kuat, data yang terbuka, serta bahasa yang edukatif. Respons yang disampaikan pejabat publik diharapkan tetap menjaga standar komunikasi yang mencerminkan kedewasaan birokrasi,” ujar Andi Baso Mappanggile melalui rilis resminya, Rabu (11/2/2026).
Ia menegaskan bahwa setiap pernyataan pejabat publik tidak lagi dipandang sebagai sikap pribadi, melainkan representasi institusi. Oleh karena itu, penyampaian pendapat di ruang publik, termasuk di media sosial, diharapkan tetap memperhatikan etika, kehati-hatian, serta substansi.
Menurutnya, ruang digital dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif apabila dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan berbasis fakta. Masyarakat, kata dia, membutuhkan informasi yang menjelaskan persoalan secara utuh dan objektif.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kejelasan informasi mengenai program yang telah berjalan, tantangan yang dihadapi, serta langkah ke depan. Penjelasan yang sistematis dan berbasis data akan memperkuat kepercayaan publik,” tegasnya.
Apabila terdapat perbedaan pandangan terhadap kritik yang disampaikan Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, S.E., ia menyarankan agar klarifikasi atau tanggapan disampaikan secara proporsional melalui pemaparan fakta dan data resmi. Hal tersebut dinilai lebih mencerminkan profesionalitas serta penghormatan terhadap publik.
Andi Baso juga mengingatkan bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dalam menjaga kualitas komunikasi publik.
Ia menegaskan bahwa pandangan yang disampaikannya bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai pengingat bahwa dalam tata kelola pemerintahan, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, cara merespons perbedaan tersebut akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat.
“Pejabat publik diharapkan tidak hanya menunjukkan kinerja, tetapi juga kualitas komunikasi yang mencerminkan ketenangan, argumentasi yang kuat, dan etika pemerintahan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga,” pungkasnya.
Laporan: Ahmar
Comment