TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, S.E., angkat bicara terkait alokasi anggaran dan sejumlah program pembangunan yang dijanjikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Kabupaten Kolaka Utara, namun hingga kini dinilai belum terealisasi secara optimal.
H. Jumarding mengungkapkan, pada periode sebelumnya Kolaka Utara rutin menerima alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar per tahun. Hal tersebut terjadi saat dirinya masih menjabat sebagai pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, pada tahun 2015 daerah ini tidak menerima alokasi anggaran sama sekali, dan kondisi serupa kembali terjadi pada tahun 2016 tanpa kejelasan hingga saat ini.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan jalan bypass. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan proyek strategis tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah, melainkan menjadi tanggung jawab Balai Jalan dan kementerian terkait.
“Artinya, kami tetap harus berkoordinasi dengan Balai Jalan, termasuk kementerian. Minggu depan saya akan menyampaikan langsung kondisi Kolaka Utara,” ujar H. Jumarding kepada wartawan usai membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik RKPD, Senin (9/2/2026).
Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengambil langkah cepat untuk pembangunan skala besar, mengingat banyaknya persoalan internal yang juga harus diselesaikan.
“Kalau semuanya dibebankan kepada pemerintah daerah atau provinsi, itu tidak realistis. Tanggung jawab kami di Kolaka Utara saja sudah sangat banyak,” katanya.
H. Jumarding juga menyoroti sejumlah janji pembangunan yang hingga kini belum terealisasi. Pada Musrenbang tahun lalu di Kota Baubau, Kolaka Utara dijanjikan anggaran sebesar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar, namun realisasinya tidak kunjung terjadi. Hal serupa juga dialami pada rencana pembangunan tambatan perahu di Desa Tolala serta di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan.
“Kolaka Utara seolah tidak terlihat dalam pembangunan. Bahkan informasi terkait pembangunan sekolah rakyat di tingkat provinsi pun tidak sampai ke daerah kami,” ungkapnya.
Ia juga mengenang pengalamannya saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Selama hampir 10 tahun, Kolaka Utara selalu mendapatkan alokasi anggaran minimal Rp5 miliar hingga Rp10 miliar per tahun. Namun, setelah gubernur terpilih berasal dari Kolaka Utara, justru pada tahun 2015 dan 2016 tidak ada alokasi anggaran yang jelas.
Dalam komunikasi dengan Ketua Tim Percepatan Pembangunan yang ditunjuk Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Jumarding sempat mempertanyakan rencana kunjungan tim tersebut ke Kolaka Utara.
“Jawabannya waktu itu terlalu jauh. Saya langsung bertanya, kenapa baru sekarang Kolaka Utara dianggap terlalu jauh, padahal sebelumnya tidak pernah menjadi masalah,” ujarnya, mengenang dialog dengan Ketua Tim Percepatan Pembangunan, Purnomo.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar pembangunan di Kolaka Utara dapat berjalan lancar, merata, dan tepat sasaran.
Laporan: Ahmar
Comment