20 Pejabat Sekretariat Mubar Mendadak Pemeriksaan Urine oleh BNN

banner 468x60

MUNA BARAT, TOPIKSULTRA.COM — Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Muna Barat (Mubar),  menyambangi kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mubar, dan langsung melakukan pemeriksaan urine terhadap 20 orang pejabat sekretariat, Rabu, (10/3/2021).

Kepala BNN Muna, La Hasiriy mengatakan langkah yang dilakukan pihaknya sebagai upaya mencegah peredaran narkotika di lingkup Setda Mubar, dan kegiatan ini merupakan satu rangkaian sosialisasi pencegahan penggunaan narkotika di Aula Setda Mubar.

“Tes urin bagi pejabat Setda Mubar ini tidak terjadwal dan tidak direncanakan,” katanya kepada TOPIKSULTRA.COM. Rabu, (10/3/2021).

“Dari 20 orang yang melakukan tes, hasilnya negatif dan tidak ada penyalahgunaan narkotika,” tuturnya.

Terkait sosiali kata Hasiry, merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020, dimana ada empat kegiatan generik. Pertama, sosialisasi tentang pencegahan, pemberantasan peredaran dan penyalahguna narkoba. Kedua, adanya regulasi dan Mubar sudah memiliki Perda tentang Pencegahan,pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba tahun 2020.

Ketiga, Satgas anti narkoba dan di Mubar juga sudah ada. Tugasnya adalah sebagai mediator, fasilitator dan mediator dan yang tekhir adalah kegiatan tes urin.

“Dari empat kegiatan ini, Pemda Mubar sudah melaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Sementara, Asisten 1 Setda Mubar, Nasir Kola mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BNN Muna dalam upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika Di Mubar.

Menurutnya, Pemda Mubar telah menunjukan keseriusan dalam hal menuntaskan peredaran narkotika. Hal itu dilandasi dengan adanya Perda terkait narkotika. “Kita sudah punya Perda terkait narkotika,” katanya.

Dikatakan, dari sosialisasi tersebut, Pemda Mubar tinggal mempertajam perda itu sebagai bentuk keseriusan dalam menuntaskan peredaran narkoba di Mubar. Sebagai bentuk keseriusan, Pemda Mubar akan memulai dari kalangan birokrasi. Misalnya, tes urin diwajibkan bagi pejabat eselon dua, tiga dan empat yang akan dilantik.

“Kita mulai dari birokrasi, sehingga betul-betul Pemda Mubar menjalankan itu. Kalau kita temukan ada pejabat yang positif narkoba maka ada sanksi dan bisa saja di copot dari jabatannya,” kata Nasir menegaskan.

Menurutnya, jika itu dilakukan, maka secara langsung di masyarakat juga akan mengikut. Kalau perlu masyarakat dilibatkan untuk turut mengawasi peredaran narkoba di wilayahnya masing-masing.

“Kemudian kita memberikan reword kepada pelaku yang mengungkap peredaran narkoba, sehingga ada nilai disitu. Tapi ini dilakukan kecuali ada perbub, dan ini menjadi rekomendasi dari hasil diskusi yang dilakukan dengan BNN Muna,” ujarnya.

Laporan: La Ode Pialo

Editor