TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kolaka Utara bersama Satuan Tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) akan menggelar Rapat Konsultasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kolaka Utara pada Kamis (18/12/2025).
Rapat yang berlangsung di Aula Bappeda Kolaka Utara dimulai pukul 13.30 WITA ini diikuti oleh Admin Aksi Konvergensi tingkat kecamatan, Tim Gizi Puskesmas (TPG), serta Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kolaka Utara, Ismail Mustafa, S.T., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Kolaka Utara berhasil meraih penghargaan sebagai terbaik kedua dalam Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Capaian ini adalah hasil kerja luar biasa seluruh tim di lapangan. Hampir seluruh pengampu program penurunan stunting berada di OPD, dan Bappeda ditunjuk sebagai koordinator dalam sinkronisasi dan koordinasi aksi konvergensi,”ujar Ismail Mustafa.
Namun demikian, Ismail Mustafa mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah target dan indikator pelaporan yang belum terpenuhi hingga semester II tahun berjalan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memaksimalkan sisa waktu hingga akhir Desember.
“Kami berharap indikator-indikator pelaporan dapat segera dipenuhi sampai 31 Desember. Ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian aksi konvergensi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ismail Mustafa juga mengungkapkan bahwa ke depan akan terjadi penyesuaian dalam penanganan stunting. Jika sebelumnya banyak kegiatan melekat langsung pada program OPD, maka pada tahun-tahun mendatang fokus akan bergeser pada kondisi tertentu, pelaporan terbatas, serta pengelolaan pembiayaan aksi konvergensi sesuai standar.
Ditempat yang sama, Kepala DPPKB Kabupaten Kolaka Utara, Hj. Hasrayani, S.P., menjelaskan bahwa rapat konsultasi kali ini tidak mengundang kepala OPD, melainkan difokuskan pada admin data di tingkat kecamatan dan layanan dasar.
“Ini sudah pertemuan ketujuh TPPS. Kami sengaja mengundang admin kecamatan, penyuluh BKKBN, dan admin Puskesmas karena keberhasilan pelaporan ada di tangan mereka,” jelas Hj. Hasrayani.
Menurutnya, pelaporan aksi konvergensi masih menjadi tantangan utama, sehingga perlu dukungan, motivasi, serta kerja sama yang kuat dari seluruh pihak di tingkat bawah.
“Kecamatan, PLKB, dan admin Puskesmas sekarang memiliki peran besar. Tinggal bagaimana memonitor, mengontrol, dan memastikan data sudah diinput dengan benar. Ini yang akan terus kami evaluasi,” tambahnya.
Hasrayani juga menyoroti minimnya kehadiran kepala OPD dalam rapat-rapat TPPS lintas sektor. Padahal, menurutnya, penanganan stunting merupakan program nasional yang membutuhkan keterlibatan semua OPD, bukan hanya Dinas Kesehatan dan BKKBN.
“Sering kali rapat diwakilkan, dan yang hadir tidak memahami substansi. Akibatnya, TPPS terkesan berjalan di tempat karena dukungan lintas sektor belum maksimal,” ungkapnya.
Ia berharap pada dua pertemuan TPPS berikutnya, kepala OPD dapat hadir langsung sesuai arahan Bupati Kolaka Utara, khususnya dalam rapat lintas sektor.
“Kami ingin mendengarkan langsung progres kegiatan percepatan penurunan stunting dari masing-masing OPD, baik yang memiliki anggaran maupun yang berkontribusi melalui pelaporan aplikasi,” pungkasnya.
Laporan: Ahmar
Comment