TOPIKSULTRA.COM, KENDARI — Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka meninjau aset berupa tanah kosong milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Nanga Nanga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari
Peninjauan sebagai langkah persiapan pemanfaatan lahan untuk pembangunan berbagai fasilitas strategis daerah.
Turut mendampingi Gubernur Sultra adalah Ketua DPRD Sultra, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari, Danrem 143/HO, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sultra.
“Saya bersama-sama Pak Danrem, Ketua DPRD, unsur BPN Kota Kendari, dan jajaran aset untuk menyelesaikan masalah pertanahan. Ini suatu langkah yang bagus,” ujar Gubernur di lokasi peninjauan.
Menurut Gubernur ASR pendekatan kolaboratif antarlembaga dalam menyelesaikan persoalan lahan seperti ini merupakan kemajuan.
“Biasanya kalau menyelesaikan tanah itu gontok-gontokan. Sekarang kita duduk sama-sama dari meja, terus kita ke lapangan ngecek yang sebenarnya,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari hasil peninjauan di lapangan, telah disepakati pembentukan tim gabungan yang terdiri dari unsur Pemprov, Korem, BPN, dan pihak terkait lainnya.
Tim ini akan bekerja melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kejelasan status lahan.
Gubernur juga menyoroti adanya indikasi tumpang tindih lahan antara aset pemerintah dan klaim masyarakat.
Ia menekankan pentingnya verifikasi administratif dan faktual di lapangan sebelum mengambil langkah lanjutan.
“Makanya kita duduk sama-sama untuk pengecekan administrasi. Setelah pengecekan administrasi tuntas kemudian dilanjutkan verifikasi di lapangan. Kalau para pihak meyakini kebenaran yang ada baru kita buat kesepakatan,” ujarnya.
Aset lahan kosong milik Pemprov Sultra di Nanga Nanga tercatat seluas 1.000 hektare, namun setelah dilakukan pengecekan, kini hanya tersisa sekitar 793 hektar.
“Dulu aspek legalnya 1.000 hektar, tapi pada kenyataannya kita lihat di sini sudah berubah menjadi 793 hektar. Kita cari siapa yang menyusutkan itu,” tegasnya.
Ke depan, lahan ini akan digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas strategis, antara lain pembangunan gedung Korem, Kavaleri, hingga infrastruktur untuk Kepolisian Daerah (Polda) Sultra.
“Di sini nanti akan jadi ramai. Tenang aja,” tandas Gubernur.
Peninjauan ini menjadi langkah awal dalam mengoptimalkan aset daerah sekaligus menyelesaikan persoalan agraria melalui pendekatan kolaboratif yang konstruktif. (red)
Comment