TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kolaka Utara, Andi Baso Mappangile, S.H., M.H., M.Kn., menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Wakil Bupati Kolaka Utara terkait rencana pengaspalan jalan sepanjang 40 kilometer di tiga kecamatan melalui usulan anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp50 miliar.
Namun, ia menilai rencana tersebut juga memunculkan pertanyaan serius di ruang publik: apakah program itu disusun melalui perencanaan yang matang atau sekadar menjadi narasi politik.
Dalam keterangannya, Andi Baso menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan kalkulasi rasional, bukan retorika. Jika biaya pengaspalan berada pada kisaran Rp3,5 hingga Rp4 miliar per kilometer, maka kebutuhan riil untuk 40 kilometer jalan diperkirakan mencapai Rp140 hingga Rp160 miliar. Dengan perhitungan itu, angka Rp50 miliar dinilai bukan hanya kurang, tetapi jauh dari rasionalitas anggaran.
“Publik berhak mempertanyakan janji besar yang tidak disertai kalkulasi masuk akal. Ruas Tolala–Porehu–Batu Putih bukan jalur tanpa persoalan. Di sejumlah titik terdapat potensi longsor, struktur tanah yang rentan, serta kebutuhan penguatan badan jalan yang tentu menyerap anggaran besar,” ujar Andi Baso melalui rilis resminya, Senin (16/2/2026).
Ia mengingatkan, memaksakan proyek berskala besar dengan dana terbatas berpotensi menghasilkan pembangunan setengah jadi. Dampaknya, jalan cepat rusak, diperbaiki kembali, dan pada akhirnya kembali menguras anggaran daerah.
“Masyarakat Kabupaten Kolaka Utara tidak membutuhkan janji spektakuler, melainkan kejujuran fiskal dan keberanian menyampaikan kondisi riil kemampuan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Baso menilai yang berbahaya bukan hanya janji yang berpotensi gagal, tetapi ketika janji tersebut sejak awal sudah sulit dipercaya. Menurutnya, hal itu bukan lagi optimisme pembangunan, melainkan membangun harapan di atas fondasi yang rapuh.
Jika angka Rp50 miliar dianggap cukup, ia mempertanyakan sejumlah hal mendasar, di antaranya dokumen perencanaan teknis, dasar perhitungan biaya per kilometer, serta kejelasan apakah program tersebut benar-benar siap dilaksanakan atau sekadar pengumuman yang enak didengar.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh diberi harapan tinggi yang berujung kekecewaan ketika jalan tetap rusak dan janji perlahan dilupakan. Seorang pemimpin, katanya, diuji bukan dari keberanian berbicara besar, melainkan dari kejujuran membaca kemampuan daerahnya.
Andi Baso juga menyinggung pola lama yang kerap terjadi, yakni janji yang menguat menjelang momentum politik namun realisasinya menguap setelahnya.
Apabila anggaran memang belum mampu menuntaskan seluruh pekerjaan, ia menyarankan agar pemerintah menyampaikannya secara bertahap. Hal itu dinilai lebih terhormat dibanding menawarkan penyelesaian seolah-olah tuntas, tetapi berujung kekecewaan.
“Rakyat tidak bisa lagi ditenangkan dengan pidato. Rakyat tidak butuh ilusi pembangunan. Rakyat butuh bukti,” pungkasnya.
Laporan: Ahmar
Comment