TOPIKSULTRA.COM, BOMBANA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Bombana meminta Bupati Tafdil dan pihak DPRD mengevaluasi kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) setempat yang dianggap lemah.
Ketua DPD Bapera Bombana, Agustamin Saleko menyoroti soal temuan dugaan penumpukan minyak goreng di salah satu toko retailer moderen yang dilakukan Dinas Perindagkop Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat melakukan inspeksi dadakan (sidak) beberapa waktu lalu.
Menurut Agustamin, seharusnya temuan dugaan penimbunan minyak goreng di tengah kelangkaan tersebut sudah sampai pada tahap penindakan bukan dengan hanya sekedar memberikan surat teguran.
“Bapera menilai pemerintah lemah pada penerapan kewenangan. Mestinya tindakan yang diambil pada kasus ini adalah pencabutan izin minimal untuk gerai yang menjadi TKP, sehingga menjadi pembelajaran buat pelaku ekonomi lainnya. Oleh karena itu, Bupati Bombana perlu mengevaluasi kinerja dinas-dinas yang terkait,” ujar Agustamin kepada Topiksultra.com, Jumat (8/4/2022).
Menurut Agustamin, jika dibiarkan pelaku ekonomi pasar moderen seperti ini akan tetap bertindak nakal. Hal ini dibuktikan dengan tidak dilaksanakanya salah satu poin yang termuat di dalam surat teguran yang telah diberikan Disperindagkop Bombana.
“Salah satu isi surat teguran yaitu pihak Indomaret harus menjual minyak sesuai dengan harga yang telah di tetapkan pemerintah seharga Rp. 14.000,- tidak di indahkan, apakah ini tidak nakal?,” imbuhnya.
Selain itu, atas penilaian lemahnya kinerja Disperindagkop Bombana, Agustamin meminta agar DPRD selaku perwakilan rakyat untuk tidak tinggal diam menyikapi persoalan tersebut. Ia meminta agar DPRD Bombana segera membentuk pansus kelangkaan minyak goreng.
“Jangan hanya diam melihat rakyat tidak makan enak, tidak lagi mampu menumis kangkung, tidak dapat lagi goreng pisang. Langkanya minyak goreng saat ini murni akibat peran politik ekonomi yang merusak tatanan ekonomi kita untuk kepentingan pihak lain,” urai Mantan Ketua KNPI Bombana ini.
Agustamin bilang, melalui pansus yang dibentuk tersebut dapat menjamin ketersediaan pasokan melalui gerai Indomaret atau Alfamidi selaku pasar moderen yang di Bombana.
Dengan pansus tersebut juga dapat diharapkan adanya kebijakan pemerintah dengan melahirkan industri baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait minyak goreng.
“Seharusnya tidak boleh main main dengan hal hal seperti ini yaitu menahan produk yang menjadi vital buat konsumen,” pungkasnya.
Pantauan Topiksultra.com, antrian minyak goreng di beberapa toko retailer Bombana masih kerap terjadi dengan harga berkisar 22 ribuan ke atas perliternya.
Laporan: Refli
Editor
Comment