TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan perkembangan terkait pelantikan 118 pejabat administrasi dan pengawas di lingkup Pemerintah Daerah Kolaka Utara yang dilaksanakan pada Senin, 20 April 2026.
Kepala BKPSDM Kolaka Utara, Mawardi Hasan, S.T., M.Si., menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat terkait proses tersebut.
“Saat ini kami masih menunggu rekomendasi dari BKN serta pertimbangan pimpinan,” ujar Mawardi Hasan kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Senin (4/5/2026).
Ia menambahkan, terkait permintaan Fraksi Demokrat, hal tersebut dimaksudkan sebagai proses klarifikasi BKPSDM kepada BKN mengenai pelantikan yang telah dilakukan. Klarifikasi tersebut, kata dia, sudah dilaksanakan melalui rapat bersama BKN secara daring.
“Permintaan Fraksi Demokrat pada dasarnya adalah klarifikasi BKPSDM kepada BKN terkait pelantikan tersebut. Klarifikasi itu sudah kami lakukan melalui rapat dengan BKN via Zoom pada Kamis, 23 April 2026,” tegasnya.
Menurut Mawardi Hasan, saat ini BKN tinggal melakukan pendalaman atau klarifikasi lanjutan setelah menerima aduan dari masyarakat beserta bukti pendukung yang telah disampaikan.
“BKN saat ini tinggal melakukan klarifikasi lanjutan karena mereka telah menerima aduan masyarakat berikut bukti-buktinya,” jelasnya.
Laporan: Ahmar
Comment