KENDARI, TOPIKSULTRA.COM – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari mengawali Gerakan Nasional Pencanangan Pemasangan Patok Batas Tanah yang dihadiri oleh Presiden Ir H Joko Widodo di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sabtu 2 Maret 2019.
Terpilihnya Kota Kendari sebagai lokasi gerakan pemasangan patok batas tanah secara nasional karena Kantor Badan Pertanahan Nasiaonal lainnya belum bisa mewujudkan program PTSL pemasangan patok tanah warga.
“Ini baru di Kota Kendari, maka dari itu terpilih kita sebagai daerah pertama yang memulai gerakan gerakan pemasangan patok batas tanah secara nasional, bersama Presiden Joko Widodo,” ucap Kepala Kantor BPN Kota Kendari, Irwan Idrus kepada Topiksultra.com di Kendari (2/3).
Irwan menjelaskan, sebelum tanah diukur dan disertipikatkan, pemilik tanah harus mematok tanda batas untuk keperluan pengukuran dengan melibatkan tetangga bersebelahan dengan tanah tersebut.
“Ini untuk menghindari masalah dikemudian hari dengan para tetangga, dan memudahkan juga kita mengukur,” tambahnya.
Pengukuran itu juga untuk mendapatkan peta kelurahan atau peta desa lengkap, untuk memudahkan BPN memetakan tanah warga, menggunakan macam alat ukur.
“Pak Presiden tadi mengetes alat ukur kita seperti semi manual, ada semi digital dan ada juga 100 persen digital (total station),” ucapnya menguraikan.
Di tempat berbeda Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menyampaikan rasa temerimakasih kepada presiden karena Kota Kendari dipilih sebagai daerah pertama Gerakan Pemasangan Patok Batas Tanah Secara Nasional.
“Alhamdulillah Kota Kendari dipilih Pak Presiden sebagai lokasi gerakan pematokan tanah, ini luar biasa, tujunannya untuk meminimalisir terjadinya sengketa lahan, karena letak batas yang tidak jelas,” katanya.
Turut dihadiri Gerakan Pemasangan Patok Batas Tanah Secara Nasional, Sekertaris Jendral Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Himawan Arief Sugoto dan seluruh mitra BPN, Menteri PU, Wakil Menteri Keuangan, Gubernur Sultra, Ali Mazi, Wali Kota Kendari, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara.
Laporan : Hendriansyah
Editor
Comment