TOPIKSULTRA.COM, LASUSUA — Ketua DPRD Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara, Buhari Djumas, ditemani anggota fraksi PDIP, Nasir Banna, bertemu pihak pertamina region Sulawesi di Makassar, Kamis, (30/9/2021).
Kunjungan Ketua DPRD Kolut di kantor pertamina di Makassar, dalam rangka berkoordinasi terkait persoalan penyaluran BBM subsidi solar maupun premium di SPB Nelayan Sapoiha
Kecamatan Watunohu, Kolaka Utara, yang dikeluhkan warga nelayan.
Dalam kunjungannya, Buhari Djumas dan rekannya Nasir Banna, di terima langsung koordinator Distributor BBM Sulsel dan Sultra, Moyo dan rekannya Bowo.
Menurut Buhari, sesuai penjelasan pihak pertamina, penyaluran BBM memiliki mekanisme kontrol ketat, baik secara digital maupun manual monitoring secara berkala terhadap kuota BBM subsidi di tiap SPBU yang ada. “Jadi kuota BBM subsidi itu diberikan kepada tiap SPBU bukan terbagi berdasarkan wilayah kabupaten/kota,” kata Buhari kepada
TOPIKSULTRA.COM, Jumat, (1/10/2021), via whatsapp.
Menurutnya, kuota BBM subsidi untuk tiap SPBU dapat ditambah dengan cara pemerintah daerah dan pertamina menyurat ke BPH migas berdasarkan kondisi lapangan.
Terkait SPBN Sapoiha, menurut penjelasan pihak pertamina, telah menyalurkan BBM subsidi kepada nelayan dan mendapat kontrol yang ketat secara digital dan dipantau secara langsung dengan rutin oleh tim pertamina dan berjalan dgn baik.
“Kalaupun ada yg salah sasaran, itu mungkin oknum yg melakukan dan akan terus dipantau dan dilakukan pembinaan oleh pihak pertamina,” ujarnya.
Menurutnya, kalau terbukti pihak SPBU menyalahgunakan penyaluran BBM, maka ada 3 sanksi yang akan diberikan, mulai dari pengurangan margin suplay BBM, denda uang hingga stop suplai bbm.
Terkait persoalan SPBN Sapoiha, sejauh ini pihak pertamina masih menganggap normal. Namun, dengan adanya laporan, pertamina akan menindakanjuti laporan tersebut secara profesional.
Selain itu, kata Buhari, DPRD secara kelembagaan juga sudah menugaskan komisi III untuk menuntaskan persoalan tersebut, dan secara bersama dengan pihak pertamina akan melakukan kontrol sejauhmana pelanggaran yang dilakukan SPBN Sapoiha. “Dan itu kita lakukan secara komprehensip dan profesional, serta bebas dari tendensi politik dan bisnis,” tuturnya.
Pihak pertamina, kata Buhari, berharap keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi, dengan mengeluarkan surat edaran dan himbauan serta turun langsung ke lapangan mengambil bukti berupa dokumentasi kegiatan aktivitas.
“Apabila terbukti menjual BBM tidak tepat sasaran, itu bisa distopkan
suplai BBMnya dan ditindak dengan pidana,” katanya.
Selain penyaluran BBM lewat SPBU, pertamina juga menawarkan konsep untuk pemenuhan BBM umum dan industri dengan lebih mudah dan murah melalui pendirian pertashop di tiap kecamatan atau tiap lokasi tambang yg butuh BBM.
Laporan : Ahmar
Editor
Comment