LPPD Butur Minta Pemilihan Kepala Desa Digelar Tahun 2023

Buton Utara138 Views
banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, BUTON UTARA – Pemilihan kepala desa di Buton Utara diminta pelaksanaannya digelar pada tahun 2023. Hal tersebut disuarakan massa yang menamai diri Lembaga Pemerhati Pemerintah Desa – Buton Utara (LPPD-BUTUR).

Mereka melakukan demonstrasi di Gedung DPRD Buton Utara setelah beredar isu, sebanyak 39 kepala desa yang akan berakhir masa jabatan pada Mei 2023 akan diisi penjabat kepala desa. Massa menyoroti penjabat kepala desa akan menduduki posisi kosong tersebut selama kurang lebih 2 tahun atau sampai 2025.

Koordinator Lapangan, Laode Harmawan dalam orasinya mengatakan, seharusnya pemilihan kepala desa di Butur dilaksanakan di 2023. Namun hajatan itu ditunda oleh Pemkab Butur dan akan berlangsung pada 2024.

Mawan meminta pilkades dilaksanakan pada 2023 karena pada 2024 bertepatan dengan hajatan nasional yaitu pemilihan presiden, gubernur dan bupati/wali kota.
Dengan begitu menurutnya, tidak menutup kemungkinan pilkades akan terlaksana pada 2025 yang otomatis memperpanjang masa jabatan penjabat kepala desa di 39 desa tersebut.

“Untuk itu sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Butur untuk secepatnya melaksanaka pilkades yang akan berakhir masa jabatan pada Mei 2023,” ujar Mawan di Kantor DPRD, Rabu (30/11/2022).

Massa mendesak DPRD Kabupaten Butur untuk memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk menyerahkan regulasi Pilkades Tahun 2023.

Demonstran juga mendesak DPRD untuk memanggil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama anggotanya untuk menyerahkan regulasi Pilkades Tahun 2023.

Mereka mendesak pula DPRD untuk memanggil Bupati Buton Utara terkait dugaan penundaan Pilkades Tahun 2023 yang dianggap beralibi tak jelas.

Selain itu, DPRD juga didesak untuk memanggil Kepala Bagian Hukum dan anggotanya untuk menyerahkan regulasi Pilkades Tahun 2023.

“Jika tuntutan kami ini tidak diindahkan, maka akan ada aksi unjuk rasa dalam waktu dekat dengan massa aksi yang lebih besar,” ancam Mawan.

Usai berorasi, massa aksi bertemu dengan Ketua Komisi I DPRD Butur Mazlin di salah satu ruangan fraksi.

Mazlin megatakan, DPRD mendukung Pilkades dilaksanakan pada 2023. Hanya saja persoalannya pada penganggaran karena harus masuk di pembahasan KUA dan PPAS.

“Persoalan penganggaran Pilkades ini tinggal satu solusinya, di saat sinkronisasi atau di pemerintah daerah, tergantung pemerintah daerah,” katanya.

Secara pribadi, Mazlin melihat hal itu tidak ada keseriusan dari pihak pemerintah daerah untuk menganggarkan Pilkades 2023.

“Kalau ada keseriusan pasca Kepala Dinas PMD dan beberapa perwakilan kepala desa, hasil konsultasi mereka di kementerian mestinya itu sudah harus dianggarkan, di saat masuk KUA PPAS kemarin sudah ada porsi anggaran, tapi saya lihat tidak ada keseriusan,” ujar Mazlin.

Laporan: Aris

Editor

Comment