Nelayan Kendari Mengeluh Ke Sandiaga Uno, Sulitnya Pengurusan SIPI

KENDARI, TOPIKSULTRA.COM – Nelayan di Kota Kendari mendapat kesempatan bertatap muka dengan Calon Wakil Presiden RI nomor urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno saat kampanye dialogis di salah satu Warkop di Kendari, Senin (24/122018). Momen tersebut dimanfaatkan nelayan untuk mengeluhkan sulitnya mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pihak berwenang.

Salah seorang nelayan yang bergerak di bidang usaha tangkap ikan, Paman (38) dihadapan Sandiaga Uno ia mengatakan, jika para pengusaha yang bergerak di bidang penangkapan ikan sering mendapat perlakuan yang berbelit-belit dari pihak berwenang untuk mendapatkan SIPI. Karena penerbitan SIPI kapal tangkap ikan bertonase 30 ton keatas disinyalir pengusaha membuat data hasil tangkapan tidak obyektif. Salah satu alasannya karena nelayan kerap dicurigai merekayasa data hasil tangkapan. Penerbitan SIPI kapal tangkap ikan bertonase 30 ton keatas disinyalir pengusaha membuat data hasil tangkapan yang tidak obyektif.

“Ini alasan yang tidak mendasar,” kata Paman.

Menurutnya, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengatur bahwa SIPI kapal berkapasitas angkut hingga 10 ton diterbitkan pemerintah kabupaten/kota, kapal kapasitas angkut 10 ton keatas diterbitkan pemerintah provinsi setempat sedangkan Pemerintah Pusat berwenang menerbitkan SIPI kapal bertonase 30 ton hingga 70 ton.

“Saya sendiri yang berurusan ke Kementrian Perikanan untuk memastikan kendala sehingga penerbitan SIPI berlarut-larut. Ternyata nelayan dicurigai merekayasa data hasil tangkapan,” ujarnya.

Paman berharap, agar tidak ada polemik dan kecurigaan KKP terhadap pengusaha di daerah, maka KKP harus berperan aktif mengontrol laporan hasil tangkapan ikan di daerah sehingga pengusaha tidak dikorbankan

Menanggapi curhatan nelayan, Cawapres Sandiaga Uno mengatakan jika pemerintah pusat hingga pemerintah di daerah berkewajiban memberikan pelayanan optimal kepada nelayan.

“Anugrah sumber daya alam di laut, baik potensi perikanan maupun panorama bawah laut sebagai potensi wisata yang dikaruniakan Allah harus dikelolah sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat,” kata Sandiaga.

Sandi menegaskan, birokrasi dituntut memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat nelayan sehingga cita-cita menuju kemakmuran dan keadilan menjadi kenyataan. (Tatan)