Parinringi Lebarkan Sayap Antisipasi Stunting di Kolaka Utara

banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA – Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, Parinringi terus melebarkan sayap dalam mengantisipasi stunting serta dampaknya. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi bersama para Koordinator Kecamatan Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Rapat yang terlaksana di Kantor Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB Kolaka Utara itu membahas kegiatan penyuluhan antisipasi dan rencana penanganan stunting terhadap masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.

Turut serta dalam rapat tersebut, Kepala Dinas DPPKB Hasrayani, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muchlis Bahtiar beserta unsur terkait.

Parinringi menyampaikan, kalau kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi dengan para koordinator kecamatan yang saat ini sedang bertugas melakukan penyuluhan di 15 kecamatan wilayah Kolaka Utara.

“Selain itu untuk melihat sudah sejauh mana mereka laksanakan tugas terhadap masyarakat baik di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa,” ujar Bupati Parinringi kepada wartawan saat ditemui di Kantor DPPKB, Senin (10/10/2022)

Parinringi mengatakan tahun depan Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB akan ditunjuk sebagai koordinator stunting kabupaten, khususnya wilayah Kolaka Utara.

Olehnya itu, antisipasi sedini mungkin terus dilakukan, bahkan ini yang menjadi target utama kita agar jika benar-benar ada, dampaknya bisa cepat ditangani.

“Mungkin masalah lingkungan, pola pikir dalam rumah tangga dan sehingga kita akan mencoba beberapa edukasi yang akan dilakukan di tingkat kecamatan hingga ke desa,” terangnya.

Menurutnya, dalam waktu dekat ini, pihaknya bersama dengan Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB serta para OPD dan Forkopimda terkait dan seluruh stekholder yang ada akan turun secara terpadu mengambil sampling dan memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat.

“Dalam pelaksanaannya nanti, selain dari pihak Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB,  juga akan melibatkan dari unsur TNI/Polri, serta pihak Kementerian Agama untuk mengedukasi masalah keagamaan,” bebernya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Hasrayani mengatakan, kalau pihaknya terus melakukan pendataan terkait jumlah keluarga beresiko stunting yang validasinya diperkirakan tayang di bulan Oktober 2022.

“Kami hanya mendata tingkat resikonya sedangkan data stuntingnya sendiri ada di Dinas Kesehatan,” ucapnya.

Hasrayani mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah membentuk tim pendamping keluarga beresiko stunting yang terdiri dari 3 orang per desa.

“Satu orang dari bidan sebagai tim teknis, satu orang dari tim PKK untuk melakukan edukasi ke pihak keluarga beresiko stunting dan satunya lagi dari DPPKB sendiri sebagai petugas pendata yang setiap saat melakukan update data baik ke pusat, provinsi dan kabupaten,” pungkasnya.

Laporan: Ahmar

Editor

Related Posts

Jangan Ketinggalan Berita Lainnya

Comment