TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Paripurna DPRD, Kamis (27/11/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, yang didampingi Wakil Ketua I Muhammad Syair, S.Sos., dan Wakil Ketua II Agusdin, S.Kom. Hadir pula dalam rapat Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, S.E., bersama Sekretaris Daerah (Sekda) H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., serta unsur pimpinan Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, dan tokoh masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, S.E., menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD 2026. H. Jumarding mengapresiasi seluruh catatan dan masukan yang disampaikan oleh DPRD sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan daerah.
“Atas nama Pemerintah Daerah, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, masukan, dan rekomendasi konstruktif. Setiap catatan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan fiskal daerah,” ungkap H. Jumanding saat membacakan jawabannya di ruang Rapat Paripurna.
Tanggapan Pemerintah Daerah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD dimulai dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 berpedoman pada RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS. Program prioritas yang akan dilaksanakan mencakup penataan drainase di Lasusua, revitalisasi Pasar Lacaria, dan penguatan kapasitas SDM desa. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan ditempuh melalui inovasi sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan optimalisasi aset daerah.
Fraksi Gerindra menyarankan agar pemerintah terus melakukan efisiensi birokrasi, termasuk kajian perampingan OPD. Usulan penambahan loket obat di RSUD Djafar Harun akan ditindaklanjuti. Fraksi ini juga menyarankan penanganan hewan ternak liar melalui Satpol PP dan memperketat penyaluran bantuan ternak dengan verifikasi lahan dan kesiapan pemeliharaan.
Fraksi Karya Bintang Pembangunan menekankan pentingnya penataan Kota Lasusua sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara. Program prioritas yang diusulkan meliputi perbaikan drainase, pengaturan lampu lalu lintas, dan penertiban hewan ternak. Pemerintah juga mendukung program nasional Asta Cita Presiden Prabowo, termasuk pembangunan jalan usaha tani dan peningkatan irigasi.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan optimisasi PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi. Fraksi ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan belanja pegawai secara proporsional dan mengarahkan belanja modal pada infrastruktur strategis. Selain itu, pemerintah diminta untuk meningkatkan transparansi dana desa dan memanfaatkan SILPA sesuai dengan evaluasi serapan perangkat daerah.
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa pengelolaan fiskal harus dilakukan dengan hati-hati. Penguatan aparatur, sistem perencanaan, serta monitoring dan evaluasi akan terus ditingkatkan agar APBD lebih efektif dan tepat sasaran.
Fraksi Partai NasDem mengapresiasi pandangan yang mengedepankan pentingnya APBD yang lebih menyentuh masyarakat menengah ke bawah. Mereka mendesak pemerintah untuk memaksimalkan tim optimalisasi PAD dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK, termasuk peningkatan kualitas laporan keuangan dan manajemen aset daerah.
H. Jumarding menegaskan bahwa masukan dari enam fraksi DPRD menjadi landasan penting dalam penyempurnaan Ranperda APBD 2026.
“Semua masukan akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Ranperda APBD agar benar-benar efektif, berkualitas, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Kolaka Utara,” sebutnya.
Mengakhiri penyampaian, rapat paripurna kemudian berlanjut pada tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Laporan: Ahmar
Comment