TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 di Aula Utama Gedung Kantor DPRD, Kamis (27/11/2025). Dalam rapat tersebut, enam fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum atas nota keuangan yang diajukan oleh pemerintah daerah, yang diwarnai dengan sejumlah catatan kritis.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, didampingi Wakil Ketua I Muhammad Syair, S.Sos., dan Wakil Ketua II Agusdin, S.Kom. Hadir pula Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, S.E., bersama Sekretaris Daerah (Sekda) H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., serta sejumlah unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, dan tokoh masyarakat.
Pandangan umum dari enam fraksi tersebut dibacakan oleh Fathullah Hasyim dari Fraksi Demokrat, yang mewakili semua fraksi dalam menyampaikan pandangan mereka.
Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kolaka Utara, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Fraksi ini juga menyoroti tingginya belanja operasional yang mencapai Rp421 miliar, jauh melebihi belanja modal sebesar Rp76 miliar, yang dinilai dapat membatasi ruang pembangunan. Oleh karena itu, Demokrat mendesak Pemda agar memastikan belanja modal berjalan efektif untuk mendukung prioritas pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selain itu, Demokrat juga meminta OPD untuk memaksimalkan anggaran agar tepat sasaran, serta menyusun APBD yang lebih efisien dan berbasis kinerja. Mereka juga mendorong pengoptimalan BUMD dan sektor pariwisata untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Fraksi NasDem menekankan agar APBD 2026 benar-benar berpihak pada masyarakat menengah ke bawah. Mereka juga meminta tim optimalisasi PAD untuk bekerja lebih agresif dalam menggali potensi daerah dan mendesak Pemda untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sejak awal berdirinya Kabupaten Kolaka Utara.
Fraksi PKB menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan berbasis potensi lokal. PKB meminta agar program pelayanan dasar di seluruh OPD mendapat alokasi anggaran yang memadai serta sinkron dengan RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS. Beberapa isu teknis yang disoroti PKB mencakup perbaikan drainase dan penanganan banjir di Lasusua, revitalisasi Pasar Lacaria, peningkatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan keuangan, inovasi PAD, optimalisasi retribusi, serta penguatan pengelolaan aset daerah.
Fraksi Gerindra menyoroti perlunya pemerintah lebih selektif dalam menyusun program agar berdampak langsung pada masyarakat. Mereka juga meminta klarifikasi terkait wacana perampingan OPD dalam rangka efisiensi. Fraksi ini turut mengangkat sejumlah persoalan publik, seperti keluhan antrean panjang obat di RSUD Djafar Harun, hewan ternak berkeliaran di Lasusua, dan bantuan ternak yang sebaiknya diberikan kepada warga yang memiliki lahan.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan evaluasi komprehensif terhadap dokumen APBD 2026. Mereka mencatat bahwa total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp887,2 miliar, dengan lebih dari 90 persen bergantung pada pendapatan transfer. PDI Perjuangan mendesak Pemda untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, memperkuat pengelolaan kekayaan daerah, serta melakukan digitalisasi pengelolaan PAD. Fraksi ini juga menyoroti belanja pegawai yang mencapai 47 persen, yang dinilai perlu dikendalikan. Selain itu, belanja modal sebesar Rp76,3 miliar diminta lebih berkualitas dan tepat sasaran, terutama pada sektor jalan, jaringan, dan irigasi.
Fraksi Karya Bintang Pembangunan mengingatkan pentingnya menjadikan Lasusua sebagai prioritas utama karena menjadi wajah Kabupaten Kolaka Utara. Mereka juga menyoroti isu-isu yang perlu segera ditangani, seperti perbaikan drainase, lampu lalu lintas, dan penertiban sapi berkeliaran. Selain itu, mereka meminta Pemda untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo, termasuk pembangunan jalan usaha tani dan infrastruktur irigasi.
Penyampaian Fraksi Demokrat dan Langkah Selanjutnya Mengakhiri penyampaian fraksi, Fathullah Hasyim dari Fraksi Demokrat menyatakan bahwa fraksinya menerima Ranperda APBD 2026 dan menyetujui agar pembahasan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
“Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Demokrat menerima Ranperda APBD 2026 dan setuju untuk dibahas ke tingkat selanjutnya,” ujarnya.
Laporan: Ahmar
Comment