“Saya sebagai pimpinan daerah memberikan kebebasan kepada pers. Tidak ada pembatasan. Yang terpenting, jangan menyerang pribadi seseorang dan jangan menyebarkan informasi bohong yang meresahkan. Wajar, Dewan Pers mengapresiasi kemerdekaan pers di Bumi Anoa,” kata Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.
Dewan Pers memberikan penghargaan pertama bagi daerah pemilik indeks kemerdekaan pers tertinggi bagi Sulawesi Tenggara. Tahun 2019 Lembaga survei mitra Dewan Pers menempatkan Sulawesi Tenggara pada peringkat tertinggi dengan bobot 84,84 persen atau terjadi kenaikan 11,24 persen dibandingkan tahun 2018 yakni 73,60 persen.
Capaian fantastis bagi Sultra yang menggeser Nanggoroe Aceh Darussalam (82,86 persen) atau terjadi kenaikan 1,95 persen dibandingkan tahun 2018 tercatat 80,61 persen. Posisi ketiga adalah Kalimantan Tengah 80,94 persen atau mengalami kenaikan 0,8 persen dibandingkan tahun 2018 (80,14 persen).
Tiga daerah terendah catatan indeks kemerdekaan pers berdasarkan survei 2019, adalah Papua 66,56 persen, Lampung 67,92 persen menurun 3,53 dibandingkan tahun 2018 71,45 persen dan Sumatera Utara 68,83 persen terjadi peningkatan 3,29 persen pada tahun 2018 65,54 persen.
Capaian IKP tertinggi di Sultra berdasarkan survei yang dilaksanakan lembaga kredibel membanggakan, tetapi disisi lain adalah tantangan bagi pemerintah daerah, wakil rakyat, pihak yudikatif dan penggiat pers sebagai pilar demokrasi keempat.
Kemerdekaan pers idealnya dipahami sebagai mandat publik yang diberikan kepada penggiat pers untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemerdekaan pers tidak absolut tetapi pers bebas dan bertanggungjawab.
Di pundak pengusaha media terdapat tanggungjawab moril untuk mendorong terwujudnya pers bebas dan bertanggungjawab.
Ketua Dewan Pers Muhammad NUH meminta pengusaha media berperan mewujudkan jurnalisme sehat di era kompetisi yang terus meningkat. “Pikiran sehat akan lahir dari berita media yang sehat,” ujar NUH.
Harapan kehadiran pers yang sehat juga datang dari Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 8 Februari 2020 di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
“Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat dan informasi yang baik. Informasi yang baik memerlukan jurnalisme yang baik serta ekosistem yang baik,” kata Presiden.
Untuk menjawab harapan publik serta para pemangku kepentingan lain dalam penyebarluasan informasi sehat hanya akan ditemukan dari ruang-ruang redaksi yang diawaki para wartawan yang taat konstitusi pers dan etika profesi.
Sultra Meretas Jalan Tuan Rumah HPN 2021
Keberadaan Gubernur Sultra Ali Mazi dipanggung kehormatan Gala Dinner pada forum HPN 2020 Banjarmasin bukan saja menerima penghargaan IKP tetapi juga menerima Surat Keputusan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sebagai tuan rumah HPN 2021.
Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari menyerahkan kepada Ali Mazi. Peristiwa sakral yang belum pernah terjadi sejak Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 5 Tahun 1985 tentang HPN yang dirayakan setiap 9 Februari.
Tradisi masa lalu penetapan tuan rumah HPN tahun berikutnya berproses setelah peringatan HPN. PWI Pusat membuka ruang bagi daerah-daerah untuk mendaftarkan diri sebagai calon tuan rumah HPN tahun berikutnya.
Tradisi itu tidak berlaku bagi Sultra. Sultra meretas jalan panjang menuju tuan rumah HPN 2021. PWI Sultra membangun komunikasi secara continue untuk mewujudkan misi menjadi penyelenggara event akbar di kalangan wartawan sejak HPN 2017 di Kota Musik Ambon, Maluku.
Semangat PWI Sultra di bawah kepemimpinan Sarjono menjadi tuan rumah HPN sempat memudar ketika daerah itu mengalami transisi kepemimpinan.
Nestapa bagi provinsi berpenduduk 2,4 juta jiwa. Tahun 2017, pemimpin Sultra Nur Alam terjerat korupsi. Dia ditahan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPKJ) Jakarta.
Meski demikian, PWI Sultra pantang menyerah menyuarakan tekad menjadi penyelenggara HPN. Pada satu kesempatan pertemuan ketua PWI se-Indonesia di forum HPN Padang, Sumatera Barat 2018 melanjutkan konsolidasi untuk menjadi tuan rumah HPN.
“Saya pun bingung, kapan menjadi tuan rumah HPN. Apakah tahun 2019, 2020 atau kapan. Namun memiliki optimisme bahwa Sultra pasti menjadi tuan rumah HPN,” imbuh Sarjono, Ketua PWI Sultra.
Rasa bahagia, bangga, bersyukur ketika suatu kesempatan mengemukakan niat menjadi tuan rumah HPN kepada pemimpin Sultra Ali Mazi mendapat respon.
Ali Mazi yang berlatar belakang penegak hukum dari kalangan profesional (pengacara) menandatangani rekomendasi Sultra siap menjadi tuan rumah HPN Tahun 2021. Orang nomor 1 di Sultra tersebut membubuhkan tanda tangan saat menghadiri HPN 2019 di Surabaya, Jawa Timur.
Sultra menjadi tuan rumah HPN 2021 disempurnakan pada malam Gala Dinner HPN 2020 Banjarmasin yang turut disaksikan 18 duta besar negara sahabat, PWI Pusat, Dewan Pers, ketua PWI se-Indonesia, Forkopimda Sultra, Bupati/Walikota serta jajaran OPD se-Sultra.
Sukses HPN 2020 Banjarmasin, sampai jumpa HPN 2021 Sultra!
Adv.
Editor
Comment