WAKATOBI, TOPIKSULTRA.COM – Panitia Kerja (Panja) PTSL Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar pertemuan dengan para Kepala BPN se Sultra membahas pelaksanaan program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Patuno Resort, Kabupaten Wakatobi Kamis 13 Februari 2020.
Dalam pertemuan itu Kepala Kantor Wilayah BPN Sultra, Kalvyn Andar Sembiring menyampaikan, menuju Sultra Lengkap Tahun 2025 BPN Sultra menargetkan 163 ribu pendaftaran dan penyertifikatan tanah setiap tahun.
“Saat ini tanah yang terdaftar di sultra sudah 52 persen, kami optimis Sultra Lengkap Tahun 2025 dapat terealisasi,” ucapnya saat mehampaikan profil Sultra dalam hal pendaftaran tanah (13/2).
Kalvyn juga menyampaikan agar pemerintah daerah setempat mendukung penuh pelaksanaan PTSL yang pertama dicanangkan di Sultra ini, sebagai program strategis pemerintah pusat. PTSL diyakini sebagai salah satu sumber pendongkrak PAD Kabupaten/Kota.
“Setiap pelaksanaan PTSL disitu ada potensi peningkatan PAD, kita harap pemerintah daerah dapat memanfaatkan dengan baik sehinggga memudahkan BPN malaksanakan program ini,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Panja PTSL DPR RI, Saan Mustofa mengatakan BPN dan Pemda mesti bersinergi dalam pelaksanaan PTSL hal ini juga diharapkan dapat mempercepat kinerja pertanahan di daerah, sehingga kepastian hukum atas tanah diwujudkan.
“Ini juga merupakan langkah memangkas permasalahan sengketa tanah, ketika tanah ini sudah bersertipikat maka akan sulit diklaim oleh orang lain,” jelasnya.
Saan menambahkan, kepastian hukum tanah juga dapat meningkatkatkan infestasi, investor akan melirik lokasi atau wilayah yang teradministrasi dengan lengkap.
“Ini jelas, keraguan investasi akan berkurang, ketika daerah itu sengketa tanahnya berkurang, kami menilai PTSL mampu mendongkrak potensi ekonomi suatu daerah,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi Panja PTSL DPR RI dengan para kepala kantor pertanahan, Kepala Kantor BPN Kota Kendari, Irwan Idrus ambil bagian menyampaikan progres PTSL di wilayah kerjanya, dengan target 17.600 penyelesaian bidang tanah pada Tahun 2020 koordinasi dengan Pemkot Kendari telah berjalan, hal itu diwujudkan dengan pendekatan yang dibagun sejak menjalankan program program pertanahan.
“Kami yakin 17.600 target PTSL 2020 dapat dilaksanakan, optimis ini karena antusias masyarakat dan pemerintah daerah. Pemkot Kendari menyadari penyerapan PBB dan BPHTB dapat meningkatkan PAD,” ungkapnya.
Mantan Kakan BPN Kota Baubau ini menyampaikan dengan kesadaran Pemerintah Kota Kendari akan potensi PAD dari program PTSL memudahkan pelaksanaan kegiatan pertanahan di pusat ibu kota Sultra ini.
“Beberapa waktu lalu Wali Kota Kendari menginisiasi rapat koordinasi pelaksanaan PTSL, kami diundang sebagai narasumber, Kejaksaan sebagai pendampingan juga diundang, begitu juga dengan Ombudsman serta Forkopimda termasuk camat dan lurah se Kota Kendari juga dihadirkan, ini artinya masyarakat antusias dan pemerintah antusias. Inilah yang meyakinkan kami 17.600 target PTSL dapat diselesaikan,” jelasnya.
Laporan : Hendriansyah
Editor
Comment