TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA-Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 17 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan pertemuan yang dipusatkan di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), guna membahas penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi pada pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.
Dari pertemuan itu terdapat beberapa poin menjadi sorotan para penyelenggara, mulai dari potensi korupsi, Pemilihan Presiden (Pilpres) putaran kedua hingga perselisihan pasca perhitungan suara.
Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Asril menjelaskan, berdasarkan hasil pleno 29 Juli lalu, daftar pemilih tetap di Sultra berjumlah 1.867.931 orang. Mereka harus dipastikan bisa menyalurkan hak suaranya mulai dari pemilihan kepada daerah (pilkada), legislatif hingga pilpres.
“Jadi tugas kita saat ini memang agak berat karena harus dipersiapkan hampir bersamaan,” ucapnya saat membuka kegiatan di Aula Islamic Centre Bahru Rasyad wal Ittihad, Lasusua, Kamis (24/8/23).
Lebih lanjut, Asril mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) segera merumuskan dan menetapkan besaran anggaran Pemilu yang akan dikucurkan. Pasalnya, dalam waktu dekat akan dilangsungkan rapat bersama petinggi di Bumi Anoa dan diharapkan tuntas sebelum pertemuan tersebut digelar.
Asril juga menyoroti beberapa tantangan yang bakal dihadapi KPU di Sulawesi Tenggara dan harus mendapat perhatian dari para penegak hukum. Soal potensi praktik korupsi misalnya, saat ini telah berjalan tahapan lelang pengadaan logistik.
“Meski sistem katalog, perlu dipantau hingga kami minta pihak Kejati Sultra bisa memberikan wejangan untuk pencegahan korupsi yang bisa saja terjadi,” ujarnya.
Sementara untuk di sektor keamanan, KPU juga meminta jajaran Polda Sultra bisa berbagi informasi terkait keamanan dan jaminan pemilu yang kondusif kedepan. Menurutnya, momen yang rentan gesekan yakni pasca pemungutan dan perhitungan suara.
KPU berharap jajarannya bisa diberi jaminan dari pihak kepolisian agar bisa tetap menjalankan tugas dengan aman dan lancar. “Pasca hasil perhitungan itu pasti ada gejolak dan perselisihan. Entah itu pilpres, pilkada maupun terkait hasil pemilihan legislatif,” bebernya.
Adapun kepada Bawaslu, KPU Sultra berharap bisa sharing informasi tentang kebijakan pencegahan pelanggaran. Asril mengaku jika komunikasi kedua lembaga tersebut selama ini harmonis.
“Komunikasi yang baik ini bukan berarti dengan cara di-86-kan ya,” tutupnya menekankan.
Laporan : Ahmar
Editor
Comment