Mantan Kepala BKPSDM Kolut Dinonaktifkan Sementara sebagai ASN

banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA – Mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Jumadil sejak Maret 2023 resmi dinonaktifkan sementara sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Daerah Kolaka Utara.

Penonaktifan tersebut berdasarkan permintaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kolut atas keterlibatan bersangkutan dalam sindikat kasus kecurangan seleksi CAT calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2021 di Kabupaten Kolaka Utara, Kamis (20/7/2023).

Sekertaris BKPSDM Kabupaten Kolaka Utara, Mawardi Hasan menjelaskan, penonaktifan sementara mantan Kepala BKPSDM sambil menunggu masa tahanannya selesai.

“Benar, dia nonjob sambil menunggu bebas, putusan banding sudah ada. Sekarang beliau kalau tidak salah telah menjalani subsider 3 bulan dari 6 bulan subsider yang harus ia dijalani. Sepertinya dia tahanan kota,” terangnya, Jum’at (21/7/2023)

Lebih lanjut, Mawardi mengungkapkan, Kalau proses hukum sudah selesai, baru diusulkan kembali ke BKN Pusat untuk di aktifkan kembali jadi ASN.

“Lebih jelasnya, silahkan konfirmasi ke Kepala Badan, takutnya melangkahi kewenangan beliau. Sepertinya tahanan kota dia,” ungkapnya.

Ditempat yang sama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kolaka Utara, Nur Jaya mengatakan, pihaknya sudah menerima surat permintaan penonaktifan Mantan Kepala BKPSDM dari BKN Pusat sejak Januari 2023. Namun, baru diproses pada Maret 2023.

Sebelum penonaktifan, Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, Parinringi lebih dulu meminta petunjuk di Kementerian Dalam Negeri. Hanya saja Kemendagri memerintahkan agar Pemerintah Kabupaten melaksanakan persetujuan teknis (Pertek) BKN.

“Jadi mantan kepala BKPSDM diberhentikan sementara atas permintaan BKN pusat, bukan inisiatif Pemerintah Kabupaten atau BKPSDM,” ujarnya.

Menurut Nur Jaya, pihaknya telah melayangkan surat ke BKN meminta pengaktifan kembali Mantan Kepala BKPSDM sebagai ASN. Hanya saja, sampai saat ini belum ada balasan.

“Putusan banding sudah keluar, karena itu kami mengajukan surat ke BKN hanya perteknya belum ada,” katanya.

Nur Jaya mengatakan, selama nonaktif, gaji yang diterima bersangkutan hanya 50 persen. Sisanya lagi tersimpan di kas daerah. Jika gajinya Rp 5 juta, maka yang diterima hanya Rp 2,5 juta per bulan.

“Sisanya masuk kas daerah. Kalau aktif kembali baru gajinya kembali 100 persen dan sisa gaji yang tersimpan di kas daerah dikembalikan seluruhnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Mantan Kepala BKPSDM Kolaka Utara, Jumadil sebelumnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsidair 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lasusua.

Vonis yang jatuhkan majelis hakim ini lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Kepala BKPSDM non aktif hanya 4 bulan penjara.

Tak terima dengan putusan Majelis Hakim, Jumadil melalui pengacaranya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Informasi yang dihimpun mantan Kepala BKPSDM Kolaka Utara menang saat banding dengan vonis sama tuntutan JPU yakni 4 bulan penjara.

Laporan : Ahmar

Editor

Comment