TOPIKSULTRA.COM, JAKARTA – Milhan Jaya, putra asal Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi salah satu dari sekian nama yang akan bertarung merebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 tahun ini.
Pria kelahiran Wawolemo, Kabupaten Konawe 4 November 1991 itu tercatat sebagai daftar calon tetap (DCT) dari Partai Kebangkitan Nasional (PKN) di daerah pemilihan (Dapil) 1 Jakarta Pusat dengan nomor urut 11.
Dengan mengusung tagline “Muda Berani Beda”, Milhan berani menantang kerasnya ibukota lewat jalur politik. Ia mengaku siap maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) di DKI Jakarta karena ingin fokus menyelesaikan masalah di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan.
“Jika Tuhan berkehendak, saya ingin mengabdi untuk masyarakat DKI Jakarta, termasuk para perantau asal Sulawesi Tenggara yang banyak berdomisili di Jakarta Pusat,” kata Milhan pada awak media ini, Jumat 5 Januari 2024.
Berbekal pengalaman dan jejaring yang dimilikinya selama bermukim di DKI Jakarta, alumni Fakultas Hukum Universitas Lakidende tahun 2018 itu melihat ada sejumlah hal krusial yang tengah dihadapi masyarakat Jakarta. Di antaranya, persoalan hunian, air bersih dan penanganan banjir.
Milhan menyebut, hunian yang layak menjadi isu utama yang akan dikawal apabila dirinya terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Hingga saat ini, kata dia, hunian yang layak di DKI Jakarta hanya mimpi semata, diperparah dengan program DP 0% yang tidak mampu menjawab keresahan warga.
“Upaya pemenuhan backlog perumahan masih melalui cara konvensional dengan skema kepemilikan yang menyebabkan konvensi hunian menjadi komoditas investasi. Belum ada upaya pengembangan alternatif seperti sewa, kolaborasi dengan pemilik hunian, dan metode densifikasi kawasan yang dapat meningkatan kesempatan untuk menyediakan kantung hunian di tengah kota,” beber mantan Ketua Bidang HMI Cabang Konawe itu.
Kemudian persoalan lainnya adalah, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air. Olehnya itu, Milhan berkomitmen akan mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memastikan penghentian praktik swastanisasi air dengan membuat regulasi khusus berdasarkan keterbukaan informasi dan partisipasi luas.
Penanganan banjir Jakarta juga belum mengakar pada penyebab banjir. Hingga saat ini, masih banyak permasalahan terkait banjir yang belum selesai. Untuk itu, kata mantan pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Insan Cita Konawe itu, pendekatan dalam penanggulangan banjir harus diubah dengan pelibatan warga agar proses perumusan solusi dapat dilakukan bersama-sama.
“Pertimbangan daya dukung lingkungan juga harus terimplementasi dalam pembangunan dan harus membuat rencana pengelolaan risiko banjir berbasis komunitas yang terintegrasi dengan rencana tata ruang,” pungkas Milhan Jaya.
Laporan: Rahmat Rahim
Editor
Comment