TOPIKSULTRA.COM, KENDARI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, H. Subhan, ST beranggapan masalah banjir di Kota Kendari beberapa waktu lalu harus menjadi tanggung jawab bersama para pemangku kepentingan yang ada di Kota Kendari.
Hal itu ia sampaikan saat menjawab keluhan masyarakat dalam Reses Masa Sidang II Tahun 2023-2024 di Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Selasa (5/3/2024).
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tidak bisa berdiri sendiri dalam mengentaskan masalah banjir tersebut. Sehingga, kata dia, diperlukan adanya bantuan dari pihak-pihak lain termasuk pihak pemerintah pusat.
“Tentu kita harus melihat anggaran dan potensi-potensi penganggaran, baik provinsi ataupun di Kementerian. Karena kita tinggal di sini kan ada Balai, termasuk ibukota provinsi Sultra, ungkapnya
Untuk itu, kata Subhan, hal tersebut akan menjadi perhatian khusus dan catatan bagi pihakya untuk membangun sinergisitas dengan para pemangku kepentingan dan pemerintah pusat agar ditemukan solusi dari penanganan banjir yang ada di kota Kendari.
“Makanya tanggung jawab dan sinkronisasi program kegiatan dari Pemkot Kendari dan pemerintah pusat ini yang menjadi tujuan kita,” ungkapnya.
Selain masalah banjir, pada kesempatan itu Subhan juga berhasil menjawab beberapa keluhan masyarakat lainnya seperti persoalan penerangan lingkungan dan air bersih, termasuk penanganan sampah yang kebetulan menjadi program pemerintah Kota Kendari.
Terkhusus persoalan penerangan lingkungan, Subhan membeberkan bahwa pihaknya di tahun 2023 lalu sebenarnya menargetkan 10.000 mata lampu yang terpasang.
“Tapi masih ada 2000 titik lampu yang sudah disampaikan Pemkot Kendari kepada kami mudah-mudahan bisa terpasang dan tercapai target 10.000 yang bisa disesuaikan di tahun 2024 ini,” ujarnya.
Laporan: Rahmat Rahim
Editor
Comment