TOPIKSULTRA.COM, MUNA BARAT – Sebanyak 17 Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sultra di aula kantor BPK perwakilan Sultra.
Kepala BPK Sultra, Dedek Nandemar mengatakan, melihat data yang ada di BPK perwakilan Sultra, dari 17 kabupaten/kota yang ada, masih ada 70 persen daerah yang belum maksimal pengelolaan keuangannya.
“Tindak lanjut di Sulawesi Tenggara ini masih ada 70 persen. Ini ada daftarnya, yang bagus hanya ada dua yaitu kota Kendari dan Muna Barat. Ini bagus,” jelasanya.
Pantauan jurnalis pada Jumat, (17/3) siang, sebanyak 10 kepala daerah telah menyerahkan LKPD dan melakukan penandatangan berita acara kepada Kepala BPK Sultra, Dedek Nandemar.
Pada kesempatan tersebut, Dedek Nandemar menyampaikan bahwa penyerahan laporan keuangan itu merupakan mandat konstitusi.
“Berdasarkan undang – undang, BPK mengharuskan melaporkan keuangan negara kemudian setelah itu harus diperiksa,” kata Dedek Ndemar dalam sambutannya.
Sebelumnya, lanjut Dedek Nandemar, tim BPK sudah melakukan bemeriksaan di tiap daerah yang ada di Sultra, termaksud Mubar. Dalam pemeriksaan menurunkan tim pemeriksa dari BPK, pihaknya menginginkan apa yang menjadi temuan atau permasalahan agar ditindak lanjuti, karena pihak BPK selalu memudahkan selagi itu bisa diperbaiki sesui dengan undang – undang yang ada.
“Apa-apa yang disampaikan oleh tim pemeriksa tersebut akan memudahkan ketika kami memberikan opini. Saya menginginkan, janganlah ada masalah selagi masih bisa diskusikan dan ada keinginan perbaikan,” jelasanya.
Menurutnya, BPK selalu bergerak aktif dan memberikan solusi.
“Kita bagian dari itu, kalau menyalahkan tidak,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyampaikan agar kedepanya lembaga yang dinakhodai ini akan terus membimbing pemerintah daerah agar mempertahankan pengelolaan keuangan negara lebih baik lagi.
Selain itu, pihaknya juga menginginkan agar Pemda bisa berkomunikasi dengan baik agar kedepan tidak ada lagi permasalahan yang muncul.
“Keberhasilan kita itu bukan dari banyak temuan, tetapi bagaimana temuan itu ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Kalau temuan tidak ditindak lanjuti berarti ada permasalahan atau tidak konek antara pemerintah dengan pemeriksa,” katanya.
Laporan : Muhammad Nur Alim
Comment