TOPIKSULTRA.COM, LASUSUA — Bupati Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara, Nur Rahman Umar menegaskan, di akhir masa jabatannnya sebagai bupati Kolaka Utara periode 2017-2022, begitu banyak keinginan yang kita harus diwujudkan.
“Namun kenyataannya, proyeksi anggaran yang sangat terbatas, sehingga alokasi anggaran yang kita distribusikan kepada setiap OPD betul-betul berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah,” kata bupati dalam pandangan umumnya di hadapan sidang paripurna DPRD Kolut, Selasa, (16/11/2021), dalam rangka rangka penyerahan dan penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Kolaka Utara Tahun 2022, dibacakan Sekda Kolut, Dr. Taufiq S.
Estimasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp 838.834.728.914 atau menurun 10 persen dari APBD murni tahun 2021 yakni Rp 936.472.718.335. Dari jumlah pendapatan tersebut yang mencakup PAD Rp 51.527.494.119,- pendapatan transfer sebesar Rp 785.032695.595, mengalami penurunan sebesar 9 persen dari APBD murni tahun 2021 sebesar Rp 863.954.729.595. Sedangkan lain- lain pendapatan daerah yang sah dialokasikan sebesar Rp 2.274:539.200,- yang bersumber dari pendapatan hibah.
Berdasarkan jumlah anggaran pendapatan tersebut, maka kebijakan belanja daerah 2022 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021. “Kecuali komponen belanja tidak terduga yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” katanya.
Pada kelompok belanja operasi dialokasikan sebesar Rp 496.206.528.442,- belanja modal dialokasikan sebesar Rp 157.397.133.277,- belanja Tidak Terduga sebesar Rp 47.973.630.306; dan belanja transfer sebesar Rp 162.961.608.515.
Untuk kebijakan pembiayaan daerah, khususnya Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa sebesar Rp 44.434.109.853. Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan kita alokasikan anggaran untuk pembayaran pokok utang Rp 51.098.447.894.
Bupati menyampaikan, berdasarkan hasil pembahasan bersama di tingkat badan anggaran DPRD Kabupaten Kolaka Utara, maka beberapa prioritas penganggaran tahun 2022 antara lain sebagai berikut:
pembangunan rumah jabatan bupati dan wakil bupati, penyediaan mobil jabatan 15 unit untuk para camat, penyiapan dana sharing untuk menunjang revitalisasi kakao melalui anggaran tugas pembantuan dari kementerian pertanian, penyediaan anggaran untuk program prioritas antar jemput pasien Call Center 119, penyediaan anggaran untuk pengadaan kapal perikanan 28 GT, penyiapan anggaran untuk menunjang
peningkatan PAD khususnya sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, penyiapan anggaran untuk mendukung program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dengan locus Desa Totallang dan Desa Puncak Monapa, dan beberapa program prioritas lainnya di sektor pendidikan, koperasi & UKM, dan promosi sektor sub sektor perkebunan.
“Kami berharap, dengan alokasi anggaran yang telah kita bahas bersama itu menjadi acuan kita dalam bekerja untuk mewujudkan Kolaka Utara sebagai Kabupaten Madani di Sulawesi Tenggara,” katanya.
Laporan : Ahmar
Editor
Comment