DPRD Kolut Bentuk Pansus PPPK Nakes Usai Lakukan Konsultasi di BKN dan Kemenkes.

banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara(Kolut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membentuk Panitia Khusus (Pansus) atas polemik yang dialami para tenaga honorer Kesehatan usai mengikuti tes seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2023.

Dari hasil tes tersebut diketahui sebanyak 24 orang tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai bidan berbuntut panjang pasalnya hasilnya telah diumumkan lulus tes kompetensi kemudian tiba-tiba dibatalkan lagi secara sepihak oleh BKN dan BKPSDM Kabupaten Kolaka Utara.

Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) geram melihat tindakan dan langsung melakukan konfirmasi ke Jakarta datangi dua lembaga ini Badan Kepegawaian Negara maupun ke Kementerian Kesehatan untuk meminta klarifikasi.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kolaka Utara,Maksum Ramli Melalui Wakil ketua Surahman,S.Ag menjelaskan yang mendasari terbentuknya tim Panitia Khusus (Pansus) perjuangan setelah kami melakukan konsultasi dengan dua lembaga yang memiliki kewenangan pertama Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku penanggung jawab Kepegawaian dan Kementerian Kesehatan selaku naungan para tenaga medis.

” Dari hasil penjelasannya yang kami dapat pihak BKN, mereka berdalih tidak mencampuri mulai dari tahap seleksi pendaftaran, berkas, sampai pada tahap meluluskan berkas itu hak panitia BKPSDM Kabupaten Kolaka Utara,” ujar Surahman Kepada Wartawan saat memberikan keterangan pers di ruang kerjanya. Jum’at (15/3/2024)

Lebih lanjut, Surahman mengatakan setelah mendapatkan penjelasan secara detail dari dua lembaga tersebut pihak DPRD langsung kerja maraton membentuk Panitia Khusus dan memanggil semua pihak terkait mulai dari Sekretaris Kabupaten, BKPSDM dan Dinas Kesehatan untuk dimintai keterangan.

” Dalam rapat kami gelar kemarin,Kamis (14/3/2024) kita telah mendapatkan jawaban berbeda baik dari pihak BKPSDM Kabupaten Kolaka Utara sendiri menjawab kewenangan mereka sepenuhnya meloloskan berkas para pendaftar PPPK tetapi dari kewenangan itu pihak BKN juga berhak meloloskan berkas yang dimaksud,” geramnya

Menurut, Surahman inilah semua yang melatarbelakangi sehingga kami semua Fraksi yang ada di DPRD sepakat membentuk Panitia dalam menelusuri kasus PPPK ini yang masih dalam misterius.

” Karena BKPSDM Kolaka Utara menyalahkan BKN pusat begitu juga sebaliknya BKN salahkan BKPSDM selaku panitia Kabupaten,” ungkapnya

Menurutnya, alasannya Badan Kepegawaian Negara (BKN) membatalkan hal tersebut karena yang diterima itu adalah jurusan kebidanan klinik bukan kebibidanan pendidikan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK).

” Tetapi kenapa ijazah yang dipakai mendaftar ijazah D4 dan Ijazah S1 Kebidanan Pendidikan dan disinilah tempat perbedaan itu muncul sehingga berpolemik namun argumen BKPSDM ada benarnya karena berpatokan pada Surat Tanda Registrasi (STR) yang dimiliki oleh tenaga Kesehatan yang secara resmi dikeluarkan oleh Kemenkses saat mendaftar sehingga pihaknya meloloskan berkas para Nakes tersebut,” ucapnya

Menurutnya, bukan hanya itu ada satu lagi menjadi tambahan persyaratan alas hak pengakuan secara DIKTI secara tertulis bahwa D4 dan Ijazah S1 Kebidanan Pendidikan itu setara.

” Ini juga yang jadi masalah kenapa bukan dari awal di sampaikan Panitia BKPSDM Kabupaten karena mereka berpatokan pada Surat Edaran dari BKN dan Kemenkes walaupun sampai saat ini kami di DPRD belum diserahkan surat edaran itu yang berbunyi bahwa yang diterima adalah kebidanan dan tidak tercantum jurusan sesuai di ijazah,” pungkasnya

Ditempat yang sama,Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Buhari Djumas membenarkan polemik yang dialami para Tenaga Kesehatan yang semula sudah diumumkan lulus tetapi di tengah jalan dibatalkan kelulusan mereka sebanyak 24 orang.

” Kemudian ada lagi pengumuman susulan bahwa hanya dua orang lagi lulus dari 24 orang sehingga tersisa 22 lagi tidak lulus dan mereka inilah datang ke DPRD mengadu sehingga terbentuklah Pansus yang seyogianya akan berangkat minggu ini ke Kantor Regional IV BKN Makassar karena sudah ada jadwal untuk dilakukan pertemuan dengan Pansus hasinya akan dibawah lagi ke BKN dan Kemenkes kembali,” terangnya

Menurut, Buhari pihaknya akan terus mengawal hingga tuntas sehingga mereka kembali diluluskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK).

” Kita masih ada waktu untuk urus ini di Kantor Regional IV BKN Makassar sebelum benar – benar mereka di coret kalau perlu kami langsung menghadap di kementerian PAN RB,” katanya

Laporan : Ahmar

Editor

Related Posts

Jangan Ketinggalan Berita Lainnya

Comment