Pemkab Konut Meraih WTP Ke-6 Kalinya

banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KONAWE UTARA –
Pemerintah Konawe Utara (Pemkab Konut) di bawah kepemimpinan Dr. Ir. H. Ruksamin kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) tahun 2022.

Pencapaian ini tak hanya menambah catatan perjalanan karirnya sebagai Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) ini, namun juga membuktikan kecakapannya dalam mempertahankan prestasi yang telah dimulai pendahulunya.

Sebagai pemegang tongkat estafet, Bupati Konawe Utara, Ruksamin mampu menjadi suksesor handal. Sebab tidak hanya mencatat sejarah melalui prestasi di tingkat nasional, ia juga mampu mempertahankan prestasi dengan meraih opini WTP.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara mempertahankan opini WTP tersebut untuk yang keenam kalinya secara berturut-turut sejak (2017-2022) di bawah kepemimpinannya.

Opini WTP ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada tahun Anggaran 2022.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sultra kepada Bupati Konawe Utara Ruksamin, di Kantor Perwakilan BPK RI Sultra Kendari, (Rabu, 17/05/2023) lalu.

Dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ruksamin didampingi Ketua DPRD Konut Ikbar, SH, MH, Sekwan Konut Asmadin, S.Pd., MM, dan Kepala Inspektorat Konut Amrun, SP

Dalam sambutannya, Ruksamin menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK atas dilakukannya Pemriksaan Belanja Daerah pada anggaran Tahun 2022

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe Utara beserta Pemerintah Kabupaten lain kami ucapkan terima kasih Kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja Daerah,” kata H.Ruksamin saat menerima LHP dan Penghargaan Predikat WTP, Selasa (23/5/2023).

Lebih lanjut Ruksamin mengatakan, penyerahan LHP merupakan bahan untuk introspeksi Pemda dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Selaini itu, pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada BPK apabila dalam proses pemeriksaan terdapat tanggapan yang kurang berkenan.

“Kami mohon maaf yang sebesar – besarnya kepada BPK Perwakilan Sultra. Saya berharap di masa mendatang kami dapat meningkatkan kualitas pengelolaan daerah,” katanya.

Ruksamin berharap dukungan dan kerja sama dari semua pihak serta bimbingan dari BPK Perwakilan Sultra untuk terus mengawal dan menjadi mitra kerja dalam proses implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di Konawe Utara dan Kabupaten lain.

Ditempat yang sama, Kepala BPK Perwakilan Sultra, Dadek Nandenar, mengapresiasi raihan opini WTP Pemkab Konawe Utara dan Pemerintah Kabupaten lainnya yang ada di Sultra. Raihan WTP ini merupakan bentuk kesungguhan dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diatur dalam UU.

Apalagi pengelolaan keuangan itu, lanjut Dadek, tidaklah mudah. Kepala daerah yang berhasil membawa daerahnya meraih WTP bisa dikatakan bapak pembangunan, sekaligus sebagai ujung tombak. Mereka mampu memastikan anggaran yang dialokasikan dan dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, setiap dana APBD yang dibelanjakan harus pertanggungjawabkan. Laporannya harus memenuhi standar akutansi Pemerintah, dari laporan hasil pemeriksaan (LHP),

“Kami salut dengan komitmen para bupati yang tetap memberi perhatian menyangkut pengelolaan keuangan. Kami juga mengapresiasi DPRD yang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kami siap sewaktu-waktu jika anggota DPRD ingin berkonsultasi. Selamat dan terima kasih atas dukungan dan kerja samanya,” katanya.

Dadek Nandenar berharap Pemerintah Kabupaten dapat lebih meningkatkan fungsi pengawasan di daerah masing masing

“Kami ucapkan terima kasih kepada pemda yg terus mempertahankan Opini WTP, kami harapkan pemda dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan percepetan tindak lanjut,” ungkapnya.

Diketahui, penyerahan LHP Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bersamaan dengan Kota Bau- Bau, Wakatobi, Konawe Kepulauan, Kolaka Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, Muna Barat, Buton Utara, Bombana, dan Kabupaten Kolaka

Laporan : Ahmar

Editor

Comment