LASUSUA, TOPIKSULTRA.COM — Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Tenggara, mendukung H.Abbas selaku bakal calon bupati Kolaka Utara (Kolut) pada Pilkada serentak 2024.
H.Abbas merupakan kader dan Ketua DPC PKB Kabupaten Kolaka Utara, yang saat ini menjabat Wakil Bupati Kolut berpasangan Nur Rahman Umar.
Ketua DPW PKB Sultra, Jaelani, mengatakan dukungan partai besutan Gus Dur ini, diberikan kepada H.Abbas dengan pertimbangan, melihat keberhasilan DPC PKB Kolut selama ini.
“DPW PKB Sultra sudah merekomendasikan H. Abbas yang saat ini menjabat Wabup Kolut, harus maju sebagai kosong satu pada Pilkada 2024 mendatang,” kata Jaelani, di Lasusua, Selasa, (9/3/2021), saat menghadiri Pra Muscab PKB Zona V, mencakup Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur.
Menurutnya, rekomendasi tersebut merupakan keputusan yang diambil melalui kordinasi pada Muswil PKB beberapa hari lalu. “Secara prinsip sejak awal kita konsisten akan mendorong kader, tapi tentu soal dinamika politiknya kita kembalikan kepada DPC yang lebih paham soal perkembangan politik di Kolaka Utara,” katanya.
Jaelani menegaskan, pra Muscab Zona V yang dipusatkan di Kolut bukan tanpa alasan. Sebab DPW menilai kinerja DPC PKB Kolut sangat maksimal dalam upaya membesarkan partai, dan Kabupaten Kolaka Utara menjadi daerah percontohan bagi PKB. “Daerah denganperolehan kursi parlemen terbanyak. Ini tentu prestasi yang sangat luar biasa bagi DPC PKB Kolut,” ujarnya.
Ditambahkan, Pra Muscab akan lebih tekhnis membahas persiapan puncak pelaksanaan kegiatan Muscab tanggal 14 Maret mendatang, yang akan dilaksanakan serentak di dua zona yakni Kota Kendari dan Kota Bau-Bau.
Atas rekomendasi partai tersebut, Ketua PKB Kolut, H. Abbas, menegaskan, jika memang partai mengamanatkan untuk maju sebagai kosong satu Kolut, dirinya akan selalu siap. Namun, mantan Wakil Ketua DPRD Kolut ini mengaku masih akan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk peluang untuk menang.
“Kalau saya ditanya siap apa tidak, tentu saya selalu siap, tapi dalam politik itu kan tentu kita juga harus mempertimbangkan berbagai hal, serta melihat peluang dan kondisi perkembangan politik yang ada, dan juga bukan suatu hal yang harus dipaksakan,” tuturnya.
Laporan: Ahmar