TOPIKSULTRA.COM, BUTON UTARA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), Ahmad Afif Darvin meminta kepada para pihak yang keberatan dengan hasil pengumuman seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk membawa aduan di DPRD.
Respon Afif tersebut, setelah Anggota DPRD Komisi II, Fatriah yang menyoal hasil pengumuman seleksi P3K yang menurutnya bermasalah, sehingga Fatriah meminta Komisi III DPRD Butur melakukan rapat dengar pendapat (RDP) soal polemik P3K tersebut.
“Pasti kita akan lakukan (RDP), Insya Allah,” kata Ahamd Afif Darvin, yang dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu malam (15/3/2023).
Afif mengatakan, pihaknya tinggal menunggu laporan. Ia berharap kepada para pihak yang keberatan untuk membawa aduannya, sehingga ketika dilakukan RDP jelas arahnya.
Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Butur itu berharap kepada para korban-korban yang merasa dirugikan untuk membawa aduan yang jelas, agar pihaknya mempertanyakan ke pihak dinas terkait.
“Intinya yang merasa dirugikan segera mengadu ke DPRD,” pintanya.
Kata Afif, jika hasil investigasi yang dilakukan Fatriah soal polemik seleksi P3K itu akurat, ia akan membawa hal itu ke rapat pimpinan. Pihaknya akan menfasilitasi agar Daerah Butur tidak terjadi gontok-gontokan.
“Kalau memang mereka lulus sudah sesuai mekanisme, saya kira tidak ada masalah. Tetapi kalau ada sedikit kekeliruan tolong pihak dinas diluruskan,” ujarnya.
Afif menambahkan, ia akan mendiskusikan hal tersebut kepada Ketua DPRD Butur setelah Ketua DPRD pulang dari luar daerah.
“Intinya persoalan RDP itu nanti tiba pak ketua baru saya akan coba komunikasikan,” pungkasnya.
Laporan: Aris
Comment