Kilometer Nol Jadi Target Penataan Kawasan Kumuh

Berita, Kendari, SULTRA390 Views
banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KENDARI – Titik Kilometer nol Kota Kendari yang terletak di depan Pelabuhan Nusantara Kendari, menjadi target selanjutnya program pembangunan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) atau National Slum Upgrading Project (NSUP).

Hal itu terlihat menyusul usulan PJ Walikota Kendari kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR RI saat mengunjungi langsung kawasan kumuh yang tepatnya berada di Jl. Wr. Soepratman, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Jumat, (31/03/2023).

PJ Walikota Kendari, Asmawa Tosepu mengatakan, Kilometer nol merupakan wilayah strategis penataan kawasan kumuh mengingat lokasinya yang berada tepat di depan Pelabuhan Nusantara dan dibawah Jembatan Teluk Kendari.

“Kami ingin menunjukan kepada pak direktur bahwa ada lagi satu kawasan strategis tetapi kondisinya menimbulkan kekumuhan di tengah kota,” ungkap Asmawa, saat melakukan peninjauan di kawasan kumuh kilometer nol

Selain itu, kata Asmawa, wilayah Kilometer nol juga memiliki nilai sejarah kejayaan Kota Kendari. Sehingga, menurutnya, sangat perlu dilakukannya penataan kembali pada kawasan tersebut.

Asmawa berharap proses pembebasan lahan di kawasan itu bisa segera terselesaikan dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR RI bisa kembali memberikan bantuan guna pengembangan kawasan itu.

“Kami ingin mengembalikan cerita lama Kota Kendari yang dahulu masyhur dari kawasan ini,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI, Johanes Wahyu Kusumo Susanto, mendukung rencana Pemkot dalam melakukan penataan kawasan kilometer nol.

Ia menilai, kawasan kilometer nol memang perlu untuk dilakukan penataan kembali. Apalagi, kata Wahyu, keberadaan kawasan kilomerer nol dirasa mampu untuk menunjang aktifitas di pelabuhan dan mobilitas di Jembatan Teluk Kendari.

Kendati demikian, Wahyu mengaku, untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa mekanisme dan tahapan yang harus dilewati sebelum akhirnya mendapat persetujuan dari pihak Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR.

“”Jika memenuhi mekanisme yang berlaku dan disetujui pimpinan pasti kami akan bantu pelaksanaan kegiatan di Kota Kendari ini,” katanya.

Laporan: Rahmat Rahim

Editor

Related Posts

Jangan Ketinggalan Berita Lainnya

Comment