TOPIKSULTRA.COM, MUNA BARAT– Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Muna Barat (Mubar), DR. Bahri kembali mendapat penghargaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Ma’ruf Amin terkait dengan langkah Bahri dalam menjaminkan pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Mubar.
Ma’ruf Amin memberikan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award yang diserahkan langsung oleh Mentri Dalam Negri (Mendagri), Tito Karnavian kepada Pj Bupati Mubar, Bahri di Balai Sudirman, Jakarta. Selasa, 14/3/2023.
Upaya yang dilakukan Bahri untuk mencapai target seluruh jaminan kesehatan masyarakat Mubar, baik yang mampu maupun kategori tidak mampu sudah terlindungi dalam programkan jaminan nasional (JKN). Terbukti, baru 10 bulan nakhodai Mubar sudah menoreh banyak prestasi dan penghargaan, termaksud komitmennya mencapai UHC pada tahun 2022.
Bahri mengatakan, penghargaan dan prestasi yang didapat itu adalah komitmen Pemda Mubar untuk terus menyelesaikan persoalan yang ada ditengah masyarakat. Apalagi, dengan penghargaan yang baru didapat dari pemerintah pusat itu adalah penghargaan atas komitmennya mencapai UHC tahun 2022.
“Dengan UHC ini, Pemkab Mubar menjamin dan memastikan seluruh jaminan kesehatan masyarakat sudah terlindungi dalam program jaminan kesehatan nasional,” kata Bahri saat dihubungi, Selasa,14/3/2023.
Menurutnya, program JKN dari BPJS kesehatan tidak hanya bagi yang mampu tetapi juga seluruh warga yang masuk dalam kategori tidak mampu.
“Hal ini merupakan wujud komitmen Pemkab Mubar untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi seluruh warga. Tidak hanya terdaftar tapi juga terlayani karena iurannya pun telah dianggarkan dalam APBD. Kita masuk dalam 334 kabupaten yang sudah menganggarkan UHC 100 persen, Mubar itu bahkan diatas 100 persen,” ungkap Bahri.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri itu menambahkan UHC merupakan program prioritas yang harus diintegrasikan jaminan sosial ini dalam BPJS.
“Jadi masyarakat tidak perlu lagi takut berobat. Semua sudah ditanggung oleh BPJS melalui APBD dan telah didaftarkan pada faskes kelas 3. Yang penting ber- KTP Mubar pelayanan kesehatan gratis baik faskes tingkat pertama maupun tingkat lanjutan,” ujarnya.
Bahri mengaku bangga dan mengapresiasi penghargaan kesehatan yang diterimsnya. Ini merupakan kesuksesan bersama baik Sekda, Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD dalam peningkatan pelayanan masyarakat khususnya bidang kesehatan.
“Kita akan terus menjaga dan meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya pelayanan kesehatan dan akan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Selain itu, Alumni STPDN itu menyebut di APBD telah dianggarkan di RSUD bagi pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS.
“Kita juga siapkan anggaran diluar pelayanan BPJS yaitu ODGJ, disabilitas dan bayi baru lahir,” tambah jebolan STPDN angkatan 07 itu.
Adapun anggaran yang yang disiapkan untuk pelayanan kesehatan gratis yang dibayarkan melalui BPJS sekira Rp.13 Miliyar pertahun
“Anggaran untuk membayar iuran sekira Tp 13 milyar. Jadi semua fasilitas kesehatan baik tingkat pertama dan lanjutan gratis,” tutupnya.
Laporan : Muhammad Nur Alim
Editor
Comment