Ketua KPU Butur: Perekrutan PPK dan PPS Sudah Sesuai Regulasi

banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, BUTON UTARA — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Utara (Butur), Hasruddin, S.E mengatakan, perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Butur Sudah Sesuai Regulasi.

“Kalau persoalan perekrutan kemarin itu (PPK dan PPS) sudah sesuai regulasi yang ada,” kata Hasruddin, saat ditemui di lokasi bimbingan teknis PPK, di Hotel Saraea, Kecamatan Kulisusu, Butur, Sabtu (4/2/2023).

Dikatakannya, proses perekrutan PPK dan PPS itu pertama dimulai dari pendaftaran. Setelah pendaftaran berakhir, diumumkan kelulusan administrasi.

Peserta yang dinyatakan lulus administrasi, mengikuti tahapan berikutnya yakni tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT).

“CAT itu berdasarkan kebutuhan,” ujarnya.

Dipaparkan, untuk PPS 9 orang setiap desa. Namun, ada beberapa desa yang mengikuti CAT hanya 6 orang, kadang 7 orang. Karena jumlah pendaftarnya juga hanya sebanyak itu.

Lanjutnya, begitu pula dengan PPK, semua proses seleksi berjalan sesuai regulasi dan petunjuk teknis yang ada.

Untuk PPS, jika pendaftarnya lebih 9 orang, maka pihaknya menetapkan berdasarkan nilai CAT tertinggi secara berurut 9 orang.

“Kalau jumlah pendaftar kurang dari 9 orang, maka dinyatakan lulus semua untuk mengikuti wawancara,” katanya.

Kemudian pada proses wawancara itu metodenya adalah, semua peserta melaksanakan wawancara sistem panel. Artinya, Komisioner KPU Kabupaten Butur itu duduk berlima, kemudian masuk peserta setiap desa untuk mengikuti wawancara.

Setelah itu hasil wawancara berdasarkan penilaian-penilaian dan regulasi yang ada, menyangkut pengetahuan tentang kepemiluan dan integritas.

“Hal-hal seperti itulah yang dinilai oleh kelima komisioner KPU,” ujarnya.

Dijelaskan, ada tiga item penilaian dan dari hasil penilaian kelima komisioner itu dibawa ke pleno.

Dari pleno itu, pihaknya menyusun dan merangking setiap nilai peserta masing-masing. Untuk PPK pihaknya merangking dari rangking satu sampai rangking lima untuk ditetapkan sebagai anggota PPK.

Demikian halnya dengan PPS. “Rangking satu sampai tiga itulah yang ditetapkan untuk menjadi anggota PPS,” sebut Hasruddin.

Laporan: Aris

Editor

Comment