Jika Kontraktor Jembatan Langere-Tanah Merah Tidak Sanggup, PUPR Siap Putuskan Kontrak

banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, BUTON UTARA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkap alasan pekerjaan proyek jembatan penghubung Langere-Tanah Merah yang belum berlanjut, sementara peletakan batu pertama sudah dilakukan pada Sabtu, 4 Maret 2023 yang lalu.

Berbagai masalah yang jadi kendala, sehingga pihak kontraktor belum melanjutkan pembangunannya.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Butur, Zalman mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya mau adakan rapat SCM (Show Cause Meeting), persiapan untuk pemutusan kontrak, jika benar-benar pihak kontraktor proyek jembatan tersebut tidak sanggup lagi.

“Jadi di rapat SCM itu kami akan bertanya kepada pihak penyedia terkait kegiatan ini sudah sampai dimana, kalau jawabannya mereka kurang meyakinkan, kami siap putus kontrak,” tegas Zalman.

Dikatakan, jembatan Langere-Tanah Merah ini setelah berkontrak sudah harus bekerja, ternyata pihaknya mendapat kendala dalam prosesnya.

Zalman mengungkapkan, dalam pembangunan jembatan itu tidak serta merta harus dibangun kalau tidak dapat persetujuan dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

Ia menyebut, ada komisi yang dibentuk oleh Kementerian PUPR, namanya Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Jadi KKJTJ itu yang menyetujui apakah jembatan itu layak dibangun atau tidak.

Sehingga dari Januari sampai Bulan April pihaknya mengaku menghabiskan waktu untuk melakukan rapat via zoom dengan pihak KKJTJ itu.

“Setelah KKJTJ mengeluarkan rekomendasi maka otomatis perencanaannya diubah, bentuk gambarnya diubah, semua diubah,” ungkap Zalman, Selasa (18/7/2023).

Nah, dari perubahan itulah yang memakan waktu sehingga sampai sekarang ini pihak kontraktor belum bekerja sama sekali.

“Karena jembatan yang dipesan itu ada 4 kali perubahan,” katanya.

Zalman menambahkan, jembatan Langere-Tanah Merah dengan bentang 100 meter adalah satu-satunya yang tidak memakai tiang tengah pada jembatan, sehingga perlu hitungan yang sangat matang dan sangat akurat, jangan sampai tiba-tiba roboh.

“Kita juga tidak mau ambil resiko dengan hal itu. Makanya kita melalui SOP yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, baik lewat ini lewat itu, kita sudah lakukan semua,” ujarnya.

Zalman mengatakan, salah satunya yang terlambat dilakukan pada proyek pembangunan jembatan itu termasuk izin lingkungan dan izin kelautan, karena ada hutan mangrove primer di bawah jembatan itu, namun hal itu sudah dilalui.

“Salah satu yang belum kita dapat waktu itu adalah izin dari komisi jembatan itu. Komisi jembatan itu yang melambatkan kita. Sehingga proses fisiknya juga melambat, karena dia harus pesan itu sesuai rekomendasi dari komisi jembatan,” katanya.

Lanjut Zalman, hasil rekomendasi dari komisi jembatan itu ada pembengkakan anggaran, jadi anggaran pembangunan jembatan Langere-Tanah Merah yang awalnya senilai Rp 32 Miliar, bertambah lagi Rp 5 Miliar.

Diungkapkan, dalam proses pekerjaan jembatan tersebut masih ada kendala soal pembebasan lahan masyarakat.

Zalman mengira pihak perencanaan sudah ada sosialisasi dan pembebasan lahan, sepengetahuannya karena Ia sudah jalankan fisiknya berarti pembebasan lahan sudah selesai. Ternyata belakangan baru ia ketahui bahwa ia dihadang soal pembebasan lahan tersebut.

“Ada 3, ternyata berkembang jadi 7, terakhir kita adakan sosialisasi pertemuan 4 orang bisa terima, dari pihak desa dan camat juga sudah bantu, babinsa juga bantu, ya tinggal 1 lagi yang belum. Dari 7 itu tinggal 1 yang belum,” ujarnya.

Kata Zalman, itu juga salah satu kendala di lapangan. Lanjutnya, ada perubahan-perubahan yang tidak disangka-sangka.

Zalman mengungkapkan, pihak penyedia jembatan ini sebenarnya sudah sangat terlambat.

“Saya katakan begitu karena kami punya time skedul, bobot yang terpasang itu baru 7 persen. Itupun baru pembukaan jalan,” cetusnya.

Ia menambahkan, jika pihak penyedia mengklaim sudah masuk di angka 12 sampai 15 persen pada pekerjaan jembatan, terkecuali penyedia sudah mempunyai invoice pemesanan jembatan.

“Sampai sekarang saya minta invoice pesanan jembatan itu belum diberikan. Jembatan rangka baja itukan dipesan, pabrikasi. Rangka baja itu pabrikasi. Nah itu yang saya minta dari pihak penyedia,” sebutnya.

Untuk diketahui, proyek Jembatan penghubung Langere-Tanah Merah dengan panjang 100 meter di Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Butur Provinsi Sultra telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan jembatan tersebut pada Sabtu, 4 Maret 2023 lalu. Namun hingga saat ini pengerjaannya belum berlanjut. Pembangunannya dijadwalkan rampung akhir Tahun 2023. Adapun kontraktor pelaksana proyek tersebut adalah PT. Sinar Bulan Group.

Laporan: Aris

Editor

Related Posts

Jangan Ketinggalan Berita Lainnya

Comment