TOPIKSULTRA.COM, MUNA BARAT– Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Muna Barat (Mubar), DR. Bahri beberapa bulan lagi akan berakhir masa jabatannya. Tepatnya pada 27 Mei 2024 mendatang. Selama nakhodai Mubar, Bahri berhasil menurunkan angka kemiskinan.
Setelah dilantik pada tanggal 27 Mei 2022 oleh mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, Bahri mulai menata Mubar dari persoalan – persoalan yang ada. Mulai dari penataan sistem birokrasi pemerintahan hingga menurunkan angka kemiskinan.
Berdasrkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muna, jumlah penduduk miskin Muna Barat tahun 2021 sebanyak 11,520 ribu jiwa atau 13,96persen. Kemudian tahun 2022 sebanyak 11,560 ribu jiwa atau 13,85 persen.
Income perkapita pada tahun 2021 mencapai Rp. 367.868 dan meningkat menjadi Rp. 382.129 di tahun 2022.
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata- rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai P1 yang semakin tinggi menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Dengan nilai P1 yang semakin besar menunjukkan beban penduduk miskin untuk dapat terangkat dari kondisi kemiskinan semakin berat.
P1 pada tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2021 dari 2,03 persen menjadi 1,99 persen hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menjauh.
Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS tersebut, Bahri terus bekerja melalaui program – program strategis Nasional hingga meningkat pendapatan masyarakat melalui program diturunkan langsung ke masyarakat. Sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan di tiga wilaya besar yang di Mubar.
Untuk mengantisipasi angka kemiskinan tersebut, Pemda Mubar melakukan langkah – langkah strategis dengan melakukan pendekatan kepala keluarga (KK) yang kurang mampu. Sehingga, terakhir data yang dikeluarkan dari Provinsi Sultra ada sebanyak 9.575 kk.
Beberapa upaya Bahari yang dilakukan sejauh 2022 – 2023 adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di 81 desa maupun 5 kelurahan. Kemudian bantuan kepada tukang ojek, sopir angkot semua bersumber dari APBD.
Selain menekan angka kemiskinan melalui BLT, Bahri juga menindak lanjuti perintah Presiden RI melalui program strategis Nasional lainya yakni penekanan inflansi. Bahri mengelar pasar murah bekerjasama dengan Bulog. Melalui dinas Ketahanan Pangan, pasar murah langsung di adakan di tiga wilayah besar yakni Lawa raya, Kusambi raya dan Tiworo raya.
Penekanan inflansi tersebut melihat beberapa harga sembako di pasar naik drastis, sehingga hal itu menjadi perhatian Pemda Mubar bagaimana upaya Pemda agar masyarakat kurang mampu bisa membeli dengan harga yang lebih rendah.
“Penurunan angka kemiskinan itu tidak terlepas dari program yang dicanangkan oleh Pemda Mubar dengan strategi mengurangi beban pengeluaran, menaikkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” jelas Kadis Kominfo Mubar, Al Rahman kepada jurnalis Topiksultra.com. Rabu, 15/11/2023.
Bukan hanya itu, langkah Pemda Mubar dalam konteks mengurangi beban pengeluaran masyarakat ada empat program yang dilakukan yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, kemudian seluruh masyarakat miskin di daftarkan sebagai pekerja rentan di BPJS Ketenagakerjaan.
Terkait program Pemda dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, Pemda Mubar mengeluarkan kebijakan dengan memberikan subsidi BBM bagi pelaksana jasa angkutan darat, laut serta nelayan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian subsidi BBM bagi tukang ojek di pasar-pasar tradisional.
Di sisi lain, Pemda juga memberikan bantuan keuangan khusus setiap desa sebesar Rp100 juta. Bantuan keuangan khusus ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan mengoptimalkan pemberdayaan dan terciptanya singkronisasi dan akselerasi guna terciptanya pemerataan pembangunan di desa.
“Selain itu Pemda juga memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk kelompok usaha bersama, pemberdayaan usaha mikro, termasuk bantuan keuangan khusus untuk kelurahan dan desa,” tuturnya.
Sementara untuk pengurangan kantong-kantong kemiskinan, dilakukan melalui bantuan rumah tidak layak huni, pembangunan jamban MCK dan perbaikan sanitasi lingkungan perumahan.
“Langkah-langkah ini sesuai instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem di Mubar,” ungkapnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mubar, La Ode Aka menyampaikan bahwa program pasar murah ini dilakukan sebagai upaya menekan laju inflasi di Mubar.
Dalam rangka menekan laju inflasi ini Pemda Mubar melakukan inovasi dengan membuat aplikasi sistem informasi perkembangan harga pangan (Sipengharapan).
Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan Pemda Mubar mendapat informasi harga pada tiap pasar yang ada di Kabupaten Muna Barat. Optimalisasi sistem ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan.
“Aplikasi ini dikoordinasikan dengan 12 pasar, maka pada tiap pasar ada petugas yang akan melihat dan menginput pada sistem terkait perkembangan harga pasar pada 20 komoditas,” jelasnya.
Kata La Ode Aka, dari 20 komoditas tersebut, yang menyumbang inflasi adalah, beras, minyak goreng dan gula pasir. Namun yang paling berpengaruh terhadap masyarakat adalah komoditi beras.
Olehnya itu Pemda Mubar melakukan intervensi pasar melalui pasar murah bekerja sama dengan Bulog. Pola kerjanya adalah Pemda kerja sama dengan desa untuk mendata masyarakat yang kurang mampu lalu disampaikan di kecamatan, kemudian data itu diserahkan ke Pemda. Dari data itu, Pemda dan Bulog melakukan operasi pasar dengan menyediakan 10 Kg beras per kepala keluarga.
“Harga beras di pasar selama ini itu mencapai Rp14 ribu lebih per Kg, Bulog jualkan Rp10.300, per Kg. Gula pasir Rp16 ribu per Kg, Pemda kasi Rp15 ribu per Kg sesuai harga Bulog. Harga minyak goreng Rp20 ribu perliter. Pemda jual Rp14 ribu sesuai harga Bulog. Jadi kita hanya bantu jualkan,” kata La Ode Aka.
La Ode Aka juga menyampaikan, program-program dilakukan oleh Pemda selama ini berdampak positif pada masyarakat kurang mampu. Kata dia, data kemiskinan yang berasal dari desa tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Dimana tahun 2022 data kemiskinan Mubar dari Badan Pusat Statistik sebanyak 11.560 jiwa turun menjadi 9.575 jiwa.
“Penurunan angka kemiskinan ini berdasarkan pendataan dari desa terkait penanganan kemiskinan di Mubar. Validasi terakhir Pemda Mubar itu sekitar 9 ribu lebih,” terangnya.
Selanjutnya kata La Ode Aka, data 9.575 masyarakat kurang mampu ini menjadi fokus utama Pemda dalam rangka membantu meringankan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Intervensi pertama membantu meringankan beban keluarga melalui bantuan sembako. Bantuan sembako berasal dari provinsi dan Pemda Mubar.
“Kemarin kita sudah lakukan di wilayah Kusambi raya untuk bantuan dari provinsi. Pemda siapkan kupon sebanyak 2.000 bagi masyarakat kurang mampu. Untuk tuan ruman Kusambi raya sebanyak 1.000 kupon, sementara Lawa raya dan Tiworo raya masing-masing 500 kupon. Paket sembakonya itu, beras 5 Kg, gula 1 Kg, dan minyak 1 liter. Itu dibagikan gratis pada masyarakat kurang mampu. Dimana datanya dari desa langsung,” jelasnya.
Masyarakat yang belum kebagian pada program Pemprov Sultra ini, Pemda Mubar telah menyiapkan anggaran melalui APBD Perubahan.
“Ada sekitar 7.575 warga kurang mampu berdasarkan data dari desa. Mereka sudah disiapkan dari APBD Perubahan.
Paketnya kuponnya adalah beras sebanyak 10 kg per kepala keluarga,” terang La Ode Aka
Lebih lanjut, La Ode Aka juga mengklarifikasi informasi yang berkembang di masyarakat bahwa Pemda Mubar diduga menggelembungka data kemiskinan di Mubar. “Informasi itu tidak benar,” tandasnya.
Data kemiskinan di Mubar sejak tahun 2021 sampai dengan validasi data tahun 2023 yang bersumber dari desa mengalami penurunan.
Tudingan bahwa Pemda Mubar melakukan penggelembungan data sebesar 26 ribu masyarakat miskin itu tidak benar. Data 26 ribu itu bersumber dari desa dalam rangka pengendalian inflasi. “Saat itu kita lakukan pasar murah di setiap kecamatan pada peralihan wabah covid 19, sekitar awal tahun 2023 yang lalu. Saya juga sudah sampaikan pada wartawannya, dan dia mengaku keliru dan minta maaf atas kesalahan dalam penulisan data kemiskinan Mubar tahun 2023,” pungkasnya. (Adv)
Laporan : Muhammad Nur Alim.
Editor
Comment