TOPIKSULTRA.COM, MUNA BARAT – Surat Keputusan (SK) Mentri Dalam Negri (Mendagri) tentang perpanjangan masa jabatan penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Dr. Bahri resmi diserahkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Plh. Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Dra. Hj. Nurmalawati di ruang pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat sore (26/5/2023).
Penyerahan perpanjangan tersebut sesuai Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia nomor 10.2.1.3- 1199 tahun 2023 dan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia nomor 10.2.1.3- 1200 tahun 2023.
Dalam acara penyerahan tersebut tidak dihadiri Gubernur Sultra, Ali Mazi. Meskipun begitu, acara penyerahan tetap berjalan khidmat hingga selesai.
Plh. Sekda Provinsi Sultra, Nurmalawati menyampaikan bahwa tidak hadirnya Gubernur Sultra karena masih berada diluar daerah.
“Saya menyampaikan permohonan maaf karena Gubernur Sultra tidak bisa hadir karena lagi di luar daerah menjalankan tugas,” kata Nurmalawati dalam sambutannya, Jumat (26/5/2023).
Melalui Yuni Nurmalawati Gubernur Sultra, Ali Mazi menyampikan pesan kepada Pj Bupati Mubar, Dr Bahri.
Gubernur berpesan agar Bahri terus menjalankan tugas pemerintahan dengan menjaga ketertiban masyarakat, menjaga kehidupan bermasyarakat, serta pembangunan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Menghadapi agenda politik yang biasanya ada riak-riak di tingkat masyarakat, pj bupati diminta mengantisipasi dengan baik serta tetap meniaga netralitas sebagai ASN.
Selain itu, Bahri juha diminta untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan seluruh instansi vertikal baik pusat maupun provinsi.
“Terakhir kami mengingatkan para penjabat kepala daerah agar membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas setiap tiga bulan sekali,” tutupnya.
Sementara itu, Bahri mengaku akan melanjutkan program-program prioritas di daerah utamanya program yang berskala nasional.
Kata Bahri, dirinya juga siap untuk mempersiapkan agenda politik pada tahun 2024, agar berjalan dengan baik.
“Kita akan melanjutkan semua program yang sudah direncanakan di daerah, utamanya menjalankan seluruh program prioritas presiden dan juga menyukseskan pilkada, pileg dan pilpres 2024,” kata Bahri.
Kata alumni 07 STPDN ini, yang tak kalah penting dilakukan yakni koordinasi dengan jajaran pemerintahan di Kabupaten Mubar agar sistem pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
“Program-program pembangunan akan tetap kita jalankan agar pembangunan di kabupaten Mubar bisa terus berlanjut,” tutup Bahri.
Diketahui penyerahan SK Mendagri ke Pj Bupati Mubar tersebut bersamaan dengan penyerahan SK Mendagri Nomor: 100.2.1.3-1200 untuk Pj Bupati Buton Selatan, La Ode Budiman
Laporan : Muhammad Nur Alim
Editor
Comment