TOPIKSULTRA.COM, MUNA BARAT– Pemerintah Daerah (Pemda) Muna Barat (Mubar) melalui Dinas Pendidikan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (SIP – BOS), Penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) dan platform merdeka mengajar (PMM) di salah satu hotel di Kendari.
Kegiatan tersebut dilaksanakan selama empat hari yakni mulai dari tanggal 25 – 28 mei 2023 yang diikuti 180 peserta seluruh Kepala Sekolah dan bendahara BOS Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se- Mubar.
Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman bagi para pengelola Dana BOS lingkup Pemda Mubar, terutama para kepala sekolah (Kasek) dan bendahara yang secara langsung bertanggungjawab dalam pengelolaan Dana BOS, terkait dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS yang berbasis aplikasi.
Pada kesempatan itu, Bahri memberikan pemahaman dan tatacara penggunaaan aplikasi SIP-BOS dan pengelolaan keuangan yang benar. Selain itu bagaimana pemanfaatannya yang baik sesuai juknis dan aturan yang ada.
“Agar pengelolaan dana BOS ini bisa dikelolanya dengan baik, maka seorang bendahara, kepala sekolah harus mampuh menguasai semua mekanisme tahapan yang ada,” kata Pj Bupati Mubae, Dr Bahri dalam sambutannya, Kamis malam (25/5/2023).
Direktur Anggaran Perencanaan Daerah (Kemendagri) itu menyebut, ada tiga mekanisme yang harus dilakukan Kepsek dan bendahara. Pertama, harus menguasai bagaimana mekanisme pemanfaatan dan penggunaan dana bos.
Kedua, bagaimana mengetahui mekanisme penyaluran tahapan – tahapan dan persyaratannya. Kemudian ketiga, bagaimana pengelolaan di APBD. Jadi harus menguasai Permendagri 3 tahun 2023.
Kesimpulannya. Harus tertib, mengetahui juknis, menguasai mekanisme penyaluran sehingga dapat ditransfer tepat waktu dan ke menguasai pengelolaan dana Bos di APBD . ” “Dengan demikian, pasti laporan keuangan kita tidak terlambat . Apalagi Peremdagri 3 ini laporannya bukan semeter lagi tapi bulanan,” ucapnya.
Menurut jebolan STPDN 07 ini, laporan pertanggungjawaban Dana BOS juga akan mempengaruhi laporan keuangan Pemda Mubar. Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya agar seluruh pegawai yang ada di Mubar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Bahri mengimbau agar semua pihak dapat bekerjasama dengan baik untuk Mubar kedepan yang lebih baik lagi. Apa lagi, Mubar sudah mendapatkan beberapa penghargaan baik itu dari Pemerintah pusat maupun dari BPK terkait pengelolaan keuangan di daerah.
“Saya berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan baik. Kita sudah mendapatkan predikat Opini WTP beberapa kali. semoga bisa dipertahankan,” pungkasnya.
Laporan : Muhammad Nur Alim
Editor
Comment