TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama jajarannya menggelar Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah (HUT OTDA) ke – 28, dengan tema ” Otonomi Daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat ” yang dipusatkan di lapangan Aspirasi depan Kantor Bupati sekitar pada pukul 08.09 Wita Kamis (25/4/2024)
Dalam kegiatan upacara peringatan tersebut di pimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Dr. Taufiq Sonda, S.Sp., MM dan dihadiri oleh Ketua, DPRD, Buhari,S. Kel,M.Si, Danramil 1412-08/ Ranteangin mewakili Dandim 1412/Kolaka,Lettu Inf Hamka, S.M, Wakapolres Kolaka Utara,Kompol. Moch. Salman, S.H., S.I.K,. M.H, Ketua Pengadilan Negeri,Muhammad Hambali, S.H,. M.H, Asisten I,Mukhlis Bachtiar, S.Pi. M.P. Para Kepala OPD, Camat Se-Kabupaten Kolaka Utara serta para peserta Upacara dan Tamu Undangan kurang lebih 600 orang.
Untuk diketahui Penjabat Bupati Kolaka Utara sedang mengikuti Upacara di Balai Kota Surabaya, bersama Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Daerah lainnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Dr. Taufiq Sonda. S.Sp., M.M menyampaikan
Tema Hari Otonomi Daerah ke – XXVIII ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
“selain itu pentingnya percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks ekonomi hijau,” ujar Taupiq dihadapan peserta upacara saat membacakan sambutan Bupati. Kamis (25/4/2024)
Lebih lanjut, Taupiq Sonda mengatakan Pemerintah Daerah dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan dalam pembangunan, namun hal ini menjadi momentum untuk mendorong program pembangunan ekonomi nasional.
“Percepatan proses pemilihan ekonomi nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat pemerintah pusat menargetkan tahun 2024 angka stunting anak turun menjadi 14% secara nasional untuk itu koordinasi dan sinergita seluruh jajaran pokok pindah provinsi dan kabupaten atau kota perlu ditingkatkan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di wilayah masing-masing,” katanya
Dr. Taupiq Sonda juga menyoroti target Pemerintah Pusat untuk menurunkan angka stunting anak menjadi 14% secara nasional pada tahun 2024.
“Hal ini sebagai bentuk konkrit kinerja Kepala Daerah dalam pengendalian inflasi di wilayah masing-masing,” sorotnya
Taupiq Sonda juga menegaskan dalam upaya mendukung kebijakan Pemerintah terkait pengendalian inflasi, pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai langkah konkret dalam mengendalikan inflasi di wilayah tersebut.
“Telah terbentuk tim pengendali inflasi daerah atau TPID berdasarkan surat edaran nomor 500/4285/SJ tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah,” tegasnya.
Hal ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, serta mendukung kelancaran distribusi dan stabilitas perekonomian di daerah.
“Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam Fasilitasi Produk Hukum Daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. ” ungkapnya
Laporan : Ahmar
Editor
Comment