TOPIKSULTRA.COM, MUNA BARAT– Mubes perdana pembentukan Kerukunan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa (KEPPMI) Mubar yang digelar di salah satu hotel di Kendari. Minggu, 26/03/2023 kemarin ricuh dan dipending.
Pantauan jurnalis saat di ruang rapat, suasananya agak memanas. Beruntung kedua kelompok itu bisa dilerai dan koordinator stering Mubes perdana mengambil sikap untuk menskorsing sidang dalam waktu yang tidak ditentukan.
Kejadian itu disaksikan puluhan peserta mahasiswa dan 11 ketua kosma Kecamatan yang hadir.
Kericuhan yang terjadi di Miubes itu sangat disayangkan ketua Kosma Kecamatan Lawa, Muhajir. Menurutnya, dengan adanya kejadian itu harusnya mendengarkan koordinator stering dan mengikuti agenda sidang dengan tertib tanpa ada gesekan.
“Kejadian itu menggambarkan bahwa kita di muna barat itu tidak bisa duduk bersama dan tidak bisa menyatukan pendapat untuk terciptanya suatu kemajuan, sehingga apa yg sebenarnya membantu kami khususnya dalam hal bidang akademik terhambat bahkan kemungkinan terburuknya akan hilang,” jelas Muhajir saat ditemui, Senin, 27/03/2023.
Padahal, lanjut Ajis sapaan akrab Muhajir, pendirian KEPPMI ini merupakan inisiasi yang baik antara pemuda/mahasiswa dan Pemda.
Namun seakan-akan, dengan adanya inisiasi dari Pj Bupati Mubar, KEPPMI ini mau digiring untuk kepentingan politik 2024. Padahal itu masih sangat jauh.
Menurut mahasiswa Fakultas Perikanan di UHO itu, pendirian KEPPMI ini nafasnya menjadi wadah organisasi kepemudaan. Dengan adanya organisasi ini, pemda memiliki asas legalitas untuk menyalurkan anggaran negara untuk mendukung kretifitas mahasiswa atau pemuda.
Dalam menentukan ketua organisasi pun harus melalui kongres dengan pemilik suara yang ditentukan oleh panitia dalam hal ini ketua ketua Kosma.
“Pada titik ini, Pemda hanya memfasilitasi agar jalannya kegiatan bisa sukses,” katanya.
Kemudian, adanya pandangan bahwa berdirinya KEPPMI ini untuk kepentingan politik 2024 itu sangat tidak masuk akal.
Sebab KEPPMI adalah organisasi mandiri dan memiliki kepengurusan dengan latar belakang berbeda-beda. Tidak ada jaminan bahwa semua mahasiswa yang tergabung dalam satu organisasi memberikan dukungan kepada calon tertentu. Mahasiswa juga sulit dipengaruhi karena memiliki kemandirian berpikir untuk memilih kandidat di pesta demokrasi.
Selain itu, profesionalnya KEPPMI ini juga bisa diukur dengan aturan organisasinya AD/ART misalnya. Bisa saja, KEPPMI akan menetapkan aturan pengurus tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
“Jadi, kecurigaan bahwa KEPPMI untuk kepentingan politik terbantahkan dengan sendirinya.Soal pilihan di Pilkada 2024 nanti, itu tergantung penilaian masing-masing individu masyarakat atau pun mahasiswa,” Tutup Ajis.
Laporan : Muhammad Nur Alim
Comment